Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diprediksi akan mulai mengurangi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) pada 2023 seiring dengan kembalinya batas defisit fiskal maksimal dan jumlah obligasi negara jatuh tempo yang lebih sedikit.
Menurut Ekonom Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto emisi SUN pada tahun depan tidak akan setinggi dibandingkan dengan masa pandemi virus corona periode 2020 – 2021.
Sepanjang masa pandemi pemerintah tercatat menerbitkan SUN sebanyak Rp1.177 triliun pada 2020 dan Rp878 triliun pada tahun 2021. Sementara itu, hingga akhir November 2022 pemerintah telah menerbitkan SUN sebesar Rp712 triliun pada tahun ini.
“Kami proyeksikan penerbitan SUN tahun depan akan lebih menurun dibandingkan periode 2020 – 2022 di kisaran Rp712 triliun,” katanya Rabu (7/12/2022).
Suhindarto memaparkan turunnya jumlah penerbitan SUN utamanya disebabkan oleh upaya pemerintah yang mengembalikan batas defisit fiskal maksimal 3 persen dari PDB pada tahun depan. Selama masa pandemi pemerintah Indonesia meningkatkan batas defisit fiskal maksimal seiring dengan upaya menggenjot pemulihan ekonomi.
Penurunan penerbitan SUN juga didukung oleh profil jatuh tempo surat utang pemerintah yang lebih sedikit. Suhindarto mengatakan jumlah SUN yang akan jatuh tempo pada 2023 adalah sebesar Rp482 triliun dengan denominasi terbesar pada surat utang rupiah senilai Rp380,92 triliun.
Baca Juga
Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan surat utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada tahun 2024 dan 2025 mendatang senilai masing – masing Rp555 triliun dan Rp606 triliun.
Turunnya kebutuhan pembiayaan utang juga dipengaruhi oleh minimnya eksposur utang berdenominasi mata uang asing yang jatuh tempo pada tahun depan. Suhindarto mengatakan, Indonesia memiliki SUN jatuh tempo berdenominasi dolar AS sebesar Rp66,83 triliun, disusul mata uang Euro senilai Rp24,34 triliun, dan yen Jepang sekitar Rp9 triliun.
“Selain itu, pemerintah juga menargetkan untuk mengurangi penarikan pinjaman luar negeri sekitar Rp68 triliun,” tambahnya.
