Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gelar Lelang Sukuk Tambahan Hari Ini, Pemerintah Serap Rp1,74 Triliun

Pemerintah melakukan lelang sukuk tambahan dengan total penawaran yang masuk senilai Rp1,74 triliun untuk empat seri SBSN.
 Ilustrasi Sukuk Negara Ritel. Pemerintah melakukan lelang sukuk tambahan dengan total penawaran yang masuk senilai Rp1,74 triliun untuk empat seri SBSN. /JIBI-Nurul Hidayat
Ilustrasi Sukuk Negara Ritel. Pemerintah melakukan lelang sukuk tambahan dengan total penawaran yang masuk senilai Rp1,74 triliun untuk empat seri SBSN. /JIBI-Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah melakukan lelang tambahan (greenshoe option) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Rabu (27/7/2022).

Hasilnya, total penawaran yang masuk senilai Rp1,74 triliun untuk empat seri SBSN yang merupakan project based sukuk (PBS).

Lelang tambahan ini merupakan tindak lanjut dari lelang SBSN pada Selasa (26/7/2022) kemarin. Hasil lelang tambahan menunjukkan seluruh seri diambil oleh pemerintah, yakni PBS031, PBS032, PBS029, dan PBS033.

Adapun, total penawaran yang masuk pada lelang kemarin adalah sebesar Rp10,76 triliun untuk enam seri SBSN yang terdiri atas 1 surat perbendaharaan negara syariah (SPN-S) dan lima project based sukuk (PBS). Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan hasil lelang edisi sebelumnya sebesar Rp12,75 triliun.

Hasil lelang menunjukkan penawaran terbanyak masuk untuk seri PBS031 yang jatuh tempo 15 Juli 2024 dengan total Rp5,58 triliun. Dari hasil tersebut, pemerintah menyerap penawaran sebesar Rp4,8 triliun.

Berikut hasil lelang tambahan yang dilaksanakan pada Rabu (27/7/2022):

Seri

Jatuh Tempo

Penawaran Masuk

Jumlah Dimenangkan

Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan

PBS032

15 Juli 2026

Rp0,3 triliun

Rp0,3 triliun

6,48%

PBS029

15 Maret 2034

Rp0,64 triliun

Rp0,64 triliun

7,38%

 

PBS031

15 Juli 2024

Rp0,2 triliun

 

Rp0,2 triliun

5,83%

PBS033

15 Juni 2047

Rp0,6 triliun

Rp0,6 triliun

7,4%

 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper