Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan pungutan ekspor untuk seluruh produk kelapa sawit dan turunannya menjadi nol rupiah alias gratis hingga 31 Agustus 2022.
Aturan tersebut tertuang dalam Menteri Keuangan (PMK) No.115/2022 yang mengatur perubahan tarif pungutan ekspor terhadap minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, antara lain tandan buah segar, biji sawit, kelapa sawit, bungki, CPO, palm oil, used cooking oil, fruit palm oil, dll.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) Swasti Kartikaningtyas mengatakan kebijakan tersebut dapat menggenjot kinerja SSMS, terutama untuk penjualan ekspor perusahaan.
Ia menyebutkan, kinerja positif ini tidak hanya akan dirasakan oleh SSMS, tetapi juga kepada perusahaan hilirasasi SSMS, yaitu PT Citra Borneo Utama (CBU).
“Karena dengan adanya kebijakan ini, penjualan ekspor CBU akan kembali positif, mengingat kebutuhan global untuk produk turunan CPO sangat tinggi,” katanya saat dihubungi, Senin (18/7/2022).
Seiring dengan hal tersebut, Swasti mengatakan perusahaan juga dapat membuka pasar ekspor CPO baru. Menurutnya, ekspansi pasar ekspor SSMS sangat terbuka bagi pembeli dari manapun.
Baca Juga
Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan bila ada pangsa pasar baru untuk pembeli CPO. Hal ini guna mengakselerasi pemulihan dan program ekspor kelapa sawit perusahaan.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) Elvi menyebukan pihaknya menyambut positif kebijakan pungutan ekspor 0 persen yang diberlakukan pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini akan sangat membantu MGRO dalam upaya peningkatan kinerja.
“Perusahaan sangat terbantu dengan adanya kebijakan ini walaupun hanya bersifat sementara, namun cukup berpengaruh terhadap kinerja,” katanya.
Ia melanjutkan, pihaknya masih terus mengkaji rencana perluasan pasar ekspor perusahaan. Menurutnya, perluasan pasar ekspor akan sangat bergantung pada kemampuan penyerapan ekspor serta volume produksi.
Elvi menambahkan, pihaknya juga tengah mempercepat proses produksi minyak goreng untuk pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO)
“Hal ini yang menjadi salah satu persyaratan perusahaan untuk mendapatkan izin ekspor produk,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
