Bisnis.com, JAKARTA - Proposal Kementerian BUMN mengenai penyertaan modal negara (PMN) pada 2023 mendapatkan lampu hijau dari Komisi VI DPR. Kendati demikian, Fraksi PKS sempat meminta penundaan PMN ke PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Juru Bicara Fraksi PKS Amin AK meminta Kementerian BUMN menunda PMN untuk KAI sebesar Rp4,1 triliun yang ditujukan penugasan guna memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
"Kita tahu dari awal kami termasuk yang menolak proyek KCJB dibiayai oleh APBN, karena ini bukan proyek infrastruktur dasar bahkan dalam perjalanannya ada cost over run sampai Rp27 triliun, sehingga biayanya membengkak menjadi Rp114 triliun, apakah ini sudah final atau belum, tidak diketahui," tegasnya.
Dia juga menyebut terdapat pengaduan dari warga terdampak proyek yang belum diselesaikan salah-satunya warga Komplek Margawangi, Kota Bandung.
"Jadi, kami minta ini ditunda sampai ada kejelasan berbagai kajian secara komprehensif yang hasilnya dipublikasikan secara luas di masyarakat," terangnya.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut tetap akan memperhatikan masukan dan catatan dari anggota Komisi VI DPR agar PMN berjalan dengan optimal.
Baca Juga
"Kami pastikan PMN ini dapat hasil baik, tak hanya menyandarkan keuangan BUMN ke negara. BUMN merupakan korporasi, harus sehat, pemasukan ke negara maksimal, pelayanan publik dilaksanakan dan intervensi ketika pasar tak seimbang ini kami lakukan," tuturnya.
Seperti diketahui, PT KAI mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Rp4,1 triliun untuk mendanai biaya Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang bengkak atau cost overrun.
VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan PMN yang diajukan oleh pemerintah untuk perseroan guna mendanai cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau KCJB.
"KAI mengusulkan PMN sebesar Rp2,5 triliun-Rp4,1 triliun untuk mendanai pembengkakan biaya [cost overrun] proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung," katanya, Selasa (28/6/2022).
