Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN mengungkapkan keberhasilan voting homologasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejalan dengan momentum kebangkitan pasca pandemi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, proses ini menjadi penentu kesepakatan perdamaian (homologasi) antara Garuda dengan kreditur.
Erick mengatakan, Garuda Indonesia berkomitmen menjalankan misi menjadi platform penggerak ekonomi bangsa dan melalui peran esensialnya sebagai penyedia akses konektivitas bagi aktivitas ekonomi, pariwisata hingga sosial dan budaya bagi masyarakat Indonesia.
"Perkembangan positif ini datang di momentum yang tepat, saat dunia telah mulai bangkit dan beradaptasi dengan pandemi, ekonomi hidup kembali dan orang-orang mulai bepergian. Dengan terus bekerja sama dan saling mendukung, ke depannya kita dapat menantikan Garuda terbang lebih tinggi," katanya, Jumat (17/6/2022).
Erick bersyukur voting ini mendapatkan respons positif dari mayoritas kreditur yang ikut serta dalam proses PKPU. Berdasarkan hasil rekapitulasi voting, lanjut Erick, Garuda mencapai threshold suara yang menjadi syarat homologasi. Erick menyebut hasil ini tak lepas dari kerja keras dan dukungan banyak pihak, baik internal maupun eksternal.
"Proyeksi positif yang kami terima hari ini tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran manajemen, karyawan, serta tim konsultan pendamping yang lebih dari tujuh bulan menjalin komunikasi intensif dengan para kreditur. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para kreditur yang telah mendukung Garuda hingga ke titik ini," katanya.
Baca Juga
Erick berharap dukungan ini akan terus mengalir hingga tahap Garuda mulai melaksanakan langkah-langkah strategis yang telah dirancang dalam rencana bisnis ke depan. Hal ini akan menjadikan Garuda sebagai entitas bisnis yang lebih agile, adaptif dan berdaya saing.
Berdasarkan hasil pemungutan suara, 97,4 persen kreditur Garuda yang hadir menerima dan menyetujui proposal pengesahan perdamaian Garuda Indonesia. Dengan demikian, GIAA lolos dari jurang kepailitan.
Selama proses PKPU berlangsung, Garuda tengah memaksimalkan komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan, terutama para kreditur dan termasuk lessor, hingga akhirnya berhasil untuk menetapkan Daftar Piutang Tetap (DPT).
Garuda memaparkan jumlah tagihan yang diakui dalam DPT mencapai Rp142,21 triliun. Berdasarkan situs resmi PKPU Garuda, nilai tagihan tersebut tersebar baik untuk kreditur lessor, non-lessor, maupun kreditur preferen.
Perinciannya, DPT terbanyak kepada sebanyak 123 lessor sesuai jumlah senilai Rp104,371 triliun. Selanjutnya, DPT untuk lebih dari 300 kreditur non-lessor senilai Rp34,09 triliun. Terakhir, DPT kepada non-preferen kepada 23 kreditur berjumlah Rp3,9 triliun.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemerintah bakal menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) ke emiten yang mayoritas sahamnya dipegang pemerintah ini jika proses PKPU telah mencapai perdamaian dan homologasi.
PMN tersebut bakal masuk melalui skema rights issue sebesar Rp7,5 triliun. Rencananya, ini bakal dilaksanakan pada kuartal III/2022 dan membuat porsi kepemilikan saham pemerintah naik dari 60,54 persen menjadi 65 persen.
Kemudian, tahap kedua, rights issue bakal dilaksanakan sebagai pendanaan dari mitra strategis sehingga kepemilikan pemerintah turun menjadi 51 persen.
"Kemudian, akan rights issue di tahap kedua kuartal IV/2022 awal untuk tambahan dana dari investor strategis sebagaimana diketahui, keputusan panja terakhir akan membatasi porsi pemerintah tetap di 51 persen total kepemilikan saham Garuda Indonesia," paparnya.
