Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

6 BUMN Bakal Rights Issue pada Semester II/2022, Siapa Saja?

BUMN yang bakal melakukan rights issue yakni SMGR, WSKT, ADHI, BBTN, GIAA, dan KRAS.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 07 Juni 2022  |  11:57 WIB
6 BUMN Bakal Rights Issue pada Semester II/2022, Siapa Saja?
Menteri BUMN Erick Thohir (dari kiri) didampingi Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wiroatmojo dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN merencaanakan 6 emiten BUMN melakukan rights issue pada semester II/2022. Emiten yang bakal melakukan rights issue yakni SMGR, WSKT, ADHI, BBTN, GIAA, dan KRAS.

Wakil Menteri II BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menjelaskan setidaknya ada 6 BUMN yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bakal menerbitkan saham baru dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Emiten pertama yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) seiring dengan masuknya PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR) ke portofolio perusahaan karena pelimpahan seluruh saham pemerintah ke SMGR.

"Porsi saham pemerintah di SMBR dilimpahkan ke Semen Indonesia. SMBR ini masih di luar holding semen, prosesnya sebagaimana kita menyuntikkan PNM dan Pegadaian ke BBRI. Memang yang unik Semen Baturaja juga perusahaan publik jadi membutuhkan RUPS di kedua belah pihak diharapkan kuartal III/2022 sudah bisa selesai," paparnya dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR, Selasa (7/6/2022).

Pemerintah bakal menggelar rights issue sehingga porsi kepemilikan di SMGR tetap 51,01 persen.

Kemudian, Kementerian BUMN bakal melanjutkan penyertaan modal negara (PMN) ke PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) sebesar Rp3 triliun yang dilanjutkan dengan rights issue Rp1 triliun ke publik.

Saat ini, porsi kepemilikan saham pemerintah di WSKT mencapai 75,35 persen, dengan rights issue dan suntikan PMN, diharapkan porsi kepemilikan pemerintah menjadi 66,04 persen.

"Ini menjadi rights issue yang terakhir yang di Waskita setelah tahun lalu ada rights issue juga, dengan rigts issue terakhir ini dan penjualan beberapa ruas tol diharapkan Waskita masuk ke fase penyehatan," tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga bakal menyuntikkan PMN ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) sebesar Rp1,89 triliun yang dilanjutkan dengan rights issue Rp1,6 triliun.

Suntikan PMN ditambah dengan pengambilan jatah publik, diharapkan mempertahankan porsi kepemilikan saham pemerintah di ADHI sebesar 51 persen.

"Dengan berbagai proyek yang ada termasuk proyek tol Solo-Jogja ada tambahan permodalan Rp1,98 triliun, dan memang Adhi Karya ini terkecil modalnya di antara seluruh karya 5 itu. Kami harapkan ada rights issue di kuartal III/2022 juga," tambahnya.

Selanjutnya, pemerintah juga bakal menyuntikkan PMN Rp2,98 triliun untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Suntikan modal ini bakal ditambah rights issue agar porsi kepemilikan pemerintah tetap 60 persen.

"BBTN dari tahun lalu kami membutuhkan tambahan permodalan karena CAR BTN di antara bank buku IV ini memang paling kecil dan kami ingin menambah CAR sampai 19 persen dibutuhkan tambahan injeksi modal Rp2,98 triliun dari PMN dia juga melalui mekanisme rights issue mungkin di kuartal III/2022 atau IV/2022," terangnya.

Selanjutnya, pemerintah juga bakal menyuntikkan PMN ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) jika proses PKPU telah mencapai perdamaian dan homologasi.

Pemerintah bakal menerbitkan rights issue dua kali, pertama pada kuartal III/2022 sebesar Rp7,5 triliun dari pemerintah, sehingga porsi kepemilikan pemerintah naik dari 60,54 persen menjadi 65 persen.

Kemudian, tahap kedua pendanaan dari mitra strategis sehingga kepemilikan pemerintah menjadi 51 persen.

"Kemudian, akan rights issue di tahap kedua kuartal IV/2022 awal untuk tambahan dana dari investor strategis sebagaimana diketahui, keputusan panja terakhir akan membatasi porsi pemerintah tetap di 51 persen total kepemilikan saham Garuda Indonesia," paparnya.

Terakhir, pemerintah juga mengawal rights issue PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS). Namun saham baru KRAS tidak akan serap oleh pemerintah. Dengan demikian, porsi kepemilikan pemerintah dapat berkurang dari 80 persen menjadi 60 persen.

"Rights issue ini dipakai untuk dana pengembangan usaha yang akan terjadi tanpa partisipasi pemerintah, harapannya publik akan mengambil porsinya tanpa partisipasi pemerintah," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

btn semen indonesia BUMN Garuda Indonesia adhi karya krakatau steel waskita karya rights issue
Editor : Farid Firdaus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top