Pemerintah Bakal Emisi Sukuk Global Bagian dari US$25 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mempersiapkan penerbitan sukuk dengan denominasi dolar yang merupakan bagian dari program obligasi senilai US$25 miliar yang diumumkan sebelumnya.

Sukuk global itu akan terdiri atas 3 seri, yaitu seri pertama dengan tenor 5 tahun, seri kedua bertenor 10 tahun, dan seri ketiga 15 tahun.

Adapun, rencana penerbitan itu terlihat dari laporan pemeringkatan yang dilakukan oleh Moody’s Investors Service untuk surat utang syariah itu pada Rabu (2/6/2021).

Pemeringkatan itu umum dilakukan oleh lembaga pemeringkat terutama menjelang penawaran kepada calon investor.

Moody’s menyematkan peringkat Baa2 dengan outlook stabil untuk sukuk global itu yang akan diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III atau PPSI III.

“Peringkat tersebut mencerminkan peringkat jangka panjang pemerintah Indonesia yaitu Baa2 dengan outlook stabil,” tulis Moody’s seperti dikutip Bisnis, Rabu (2/6/2021).

Moody's mencatat bahwa peringkat sukuk itu tidak menyatakan pendapat tentang kepatuhan struktur terhadap hukum syariah.

Di sisi lain, pemerintah baru saja menerbitkan dua seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara dengan total Rp3 triliun melalui cara private placement.

Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, pada hari ini, Selasa (2/6/2021) pemerintah menerbitkan dua seri sukuk negara yakni seri PBS-026 dan PBS-003. Keduanya memiliki status dapat diperdagangkan (tradable).

Seri PBS-026 memiliki nilai nominal sebesar Rp2 triliun dengan imbal hasil 5,15 persen dan tingkat imbalan atau kupon tetap 6,625 persen p.a. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2024.

Kemudian seri PBS-003 memiliki nominal Rp1 triliun dengan imbal hasil 5,56 persen dan tingkat imbalan atau kupon tetap 6,0 persen per tahun. Seri ini memiliki jatuh tempo yang lebih panjang yakni 15 Januari 2027.

“Status kedua seri SBSN yang diterbitkan dapat diperdagangkan (tradable),” demikian tulis DJPPR, seperti dikutip Bisnis, Rabu (2/6/2021).