Bisnis.com, JAKARTA – Emiten perdagangan batu bara PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. (AIMS) menyampaikan sejumlah rencana untuk memastikan keberlangsungan usaha atau going concern. Hal ini dilakukan agar bisa lepas dari suspensi yang telah diterapkan sejak akhir 2018.
Untuk diketahui, perdagangan saham perseroan telah disuspensi sejak 29 Oktober 2018 dikarenakan perseroan belum membukukan pendapatan usaha untuk kinerja triwulan ketiga tahun 2018.Bila suspensi saham tidak kunjung dibuka, saham berkode AIMS terancam dihapus secara paksa oleh Bursa Efek Indonesia alias force delisting.
Sekretaris Perusahaan Akbar Indo Heriman Setyabudi mengatakan perseroan menyadari bahwa untuk keberlanjutan dan kelangsungan bisnis, perseroan tidak bisa terus mengandalkan perdagangan batubara.
“Perseroan harus berupaya untuk memiliki tambang sendiri, yang dilengkapi dengan infrastruktur, suprastruktur dan perangkat pendukungnya hingga lengkap sebagai satu mata rantai produksi dan logistik batubara,” ujarnya dalam paparan publik insidentil perseroan pada Jumat (7/8/2020).
Perseroan berencana ke depan akan meningkatkan trading volume yang semula adalah 3 tongkang pada tahun 2020, menjadi 12 tongkang pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 18 hingga 24 tongkang pada tahun 2022.
Berdasarkan kinerja perseroan per 30 Juni 2020, perseroan akhirnya mampu mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp1,53 miliar yang kemudian memberikan laba kotor sebesar Rp75,24 juta.
Baca Juga
Manajemen juga memproyeksikan pendapatan perseroan bisa meningkat menjadi Rp4,62 miliar, sehingga mampu mencatatkan laba kotor sebesar Rp226,5 juta untuk kinerja keseluruhan tahun 2020.
Perseroan juga mengklaim telah mendapatkan dua kontrak kerjasama pertambangan batu bara dengan PT Ansaf Inti Resources (AIR) dan PT Bumi Petangis (BP) yang berlaku hingga akhir Desember 2020. Kuota dari kontrak tersebut sebanyak 22.500 metric ton atau setara 3 tongkang yang mana perseroan memperoleh margin perdagangan sebesar Rp10.000 per metric ton.
Di sisi lain, Direktur Akbar Indo M. Aditya Hutama Putra mengatakan pada akhir 2017 lalu PT Aims Indo Investama (AII) selaku pemegang saham pengendali perseroan, menguasai 83,64 persen saham atau setara 184 juta lembar saham sehingga membuat saham milik publik hanya berkisar 34,995 juta atau 13,63 persen.
Hal ini kemudian bertentangan dengan peraturan BEI No. I-A tahun 2018 yang menyebutkan salah satu syarat tetap sebagai perusahaan publik adalah dengan melepas paling sedikit 50 juta saham.
“Untuk memenuhi ketentuan tersebut PT AII wajib melepas kembali (refloating) sekurang-kurangnya sebanyak 14 juta saham kepada masyarakat,” ungkap Aditya.
Pasca penawaran tender wajib, PT AII kemudian akan melepas kembali sekurang-kurangnya 14 juta saham secara selektif kepada masyarakat melalui pasar negosiasi yang hanya dapat dilaksanakan setelah otoritas mencabut suspensi perdagangan saham perseroan.
