Bisnis.com, JAKARTA — Penawaran yang masuk ke dalam lelang surat utang negara, Selasa (28/4/2020), diprediksi belum akan sebanyak awal tahun ini sejalan masih tingginya kewaspadaan investor dalam menempatkan portofolio.
Pemerintah akan melakukan lelang surat utang negara (SUN) dalam mata uang rupiah pada, Selasa (28/4/2020). Tujuannya, untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020.
Adapun, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor (No.) 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik (PMK No. 168/PMK.08/2019) dan PMK No. 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Dalam lelang Selasa (28/4/2020), pemerintah memasang target indikatif Rp20 triliun dan target maksimal Rp40 triliun. Berdasarkan catatan Bisniscom, target maksimal itu menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan lelang-lelang SUN sebelumnya pada periode berjalan 2020.
Pemerintah akan melepas tujuh seri SUN. Secara detail, dua seri merupakan surat perbendaharaan negara (SPN) baru atau new issuance yakni SPN03200729 yang jatuh tempo 29 Juli 2020 dan SPN12210429 yang jatuh tempo 29 April 2021 dengan tingkat kupon diskonto.
Adapun, lima seri lainnya yang akan dilelang merupakan obligasi negara fixed rate dengan tingkat kupon masing-masing FR0081 (6,50 persen), FR0082 (7,00 persen), FR0080 (7,50 persen), FR0083 (7,50 persen), dan FR0076 (7,375 persen).
Baca Juga
Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price).
Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Sementara itu, pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian nonkompetitif akan membayar sesuai dengan yield rerata terimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.
Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta.
Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto menilai pemerintah membutuhkan dana besar. Dengan demikian, target maksimal yang dibidik dalam lelang SUN menjadi lebih tinggi.
Dia menjelaskan bahwa saat ini pasar obligasi belum normal meski pergerakan yield atau imbal hasil relatif stabil. Kondisi itu menurutnya belum mampu menaikkan jumlah peminat lelang seperti awal tahun ini.
“Investor asing belum banyak masuk ke pasar kita walau mereka sudah mulai melirik pasar kita. Kalau pemerintah meraup maksimal Rp40 triliun, berpotensi yield berada di ‘kanan’,” jelasnya, Senin (27/4/2020).
Ramdhan menilai investor masih ragu masuk ke instrumen SUN karena faktor penyebaran COVID-19 yang belum terhenti. Bahkan, mulai muncul beberapa analisi terkait pelemahan ekonomi baik domestik maupun global.
“Tantangan besar bagi banyak industri, bahkan sekarang hanya untuk sekadar bertahan,” ujarnya.
Di lain pihak, Economist PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Fikri C. Permana memprediksi permintaan lelang SUN belum berubah banyak dibandingkan dengan sesi sebelumnya. Pasalnya, investor masih berhati-hati dalam menempatkan portofolio.
“Walau berbagai stimulus fiskal domestik dan global telah digelontorkan secara masif namun saya masih melihat perilaku hati-hati investor dalam menempatkan potofolio mereka. [Penawaran masuk dalam lelang SUN] sekitar Rp30 triliun—Rp50 triliun,” paparnya.
Seperti diketahui, pemerintah terakhir melaksanakan lelang tujuh seri SUN pada, Selasa (14/4/2020). Hasilnya, total penawaran yang masuk senilai Rp27,65 triliun.
Total penawaran itu kembali turun dari posisi Rp33,51 triliun pada 31 Maret 2020 dan sekaligus menjadi yang terendah pada 2020.
Tercatat, jumlah penawaran yang masuk berangsur turun mulai dari Rp127,11 triliun (18 Februari 2020), Rp78,41 triliun (3 Maret 2020), Rp51,30 triliun (17 Maret 2020), dan Rp33,51 triliun (31 Maret 2020).
Sementara itu, Analis Mandiri Sekuritas Handy Yunianto menjelaskan bahwa menurut perhitungannya pemerintah harus menerbitkan rata-rata Rp34 triliun per lelang. Tujuannya, untuk membiayai defisit anggaran sebesar 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Perhitungan itu, lanjut dia, berdasarkan asumsi bahwa porsi global adalah 20 persen dari total emisi bruto dan porsi dari non-lelang atau private placement dan ritel sebesar 10 persen.
Handy mengungkapkan DJPPR akan menggunakan skema private placement dengan perbankan sebagai langkah memenuhi persyaratan Bank Indonesia (BI) kepada perbankan untuk meningkatkan rasio penyangga makro prudensial dengan membeli obligasi pemerintah di pasar primer. Ketentuan itu disebut harus dipenuhi pada 4 Mei 2020.
Dengan asumsi tersebut, dia memproyeksikan porsi private placement kemungkinan akan meningkat menjadi 13 persen dari total emisi bruto. Adapun, rata-rata target pemerintah per lelang obligasi konvensional menjadi lebih rendah sekitar Rp29,4 triliun.
“Untuk demand lelang besok ada potensi membaik menurut saya,” jelasnya.
