Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI lewat Kemenkeu akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp334 triliun pada paruh kedua 2025.
Mengacu dokumen Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I/2025, pada dasarnya target penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN (neto) tahun ini senilai Rp642,56 triliun. Hingga semester I/2025, pemerintah telah menerbitkan SBN (neto) senilai Rp308,55 triliun atau mencapai 48% dari target tahun ini.
“Maka pada semester II tahun 2025 SBN [neto] diproyeksikan senilai Rp334 triliun,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, dikutip pada Rabu (9/7/2025).
Pemerintah menyampaikan dalam pemenuhan target utang pada semester II tersebut, setidaknya terdapat enam strategi. Pertama, pemerintah akan mengutamakan penerbitan SBN dalam mata uang rupiah, yang dilakukan untuk mengendalikan risiko nilai tukar. Kedua, pemerintah mengutamakan penerbitan melalui lelang reguler untuk meningkatkan transparansi dan upaya pengembangan pasar SBN.
Ketiga, pemerintah akan mengoptimalkan penerbitan SBN ritel sesuai dengan permintaan investor dengan tetap mempertimbangkan biaya dan risiko.
Keempat, melakukan private placement secara selektif dalam upaya mendorong penyediaan instrumen untuk pengembangan pasar keuangan. Pemerintah juga akan mengotipmalkan private placement terutama dari investor potensial yang bersumber dari institusi yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pembelian SBN melalui lelang.
Kelima, melakukan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap yang dilakukan secara terukur untuk mengendalikan biaya dan risiko, dan menghindari crowding out effect. Selain itu, memperluas/diversifikasi penerbitan SBN valas yang dilakukan selain pada mata uang kuat yaitu dolar AS, euro, yen Jepang, dolar Australia, dan yuan Hongkong (CNH).
Terakhir, pemenuhan kebutuhan SBN juga akan dilakukan dengan melaksanakan kesepakatan Debt Switch antara pemerintah dengan Bank Indonesia untuk SBN dalam rangka pembiayaan Covid-19 yang jatuh tempo di tahun 2025.
Untuk tahun ini, pemerintah memiliki utang jatuh tempo kepada BI senilai Rp100 triliun sebagai imbas burden sharing yang terjadi pada Covid-19.
Secara umum untuk memenuhi pembiayaan anggaran tahun ini, Sri Mulyani memang akan menerbitkan SBN dan menarik pinjaman lebih banyak pada semester II/2025 ketimbang semester I lalu.
Meski demikian, prognosis menunjukkan pembiayaan utang sampai dengan akhir tahun mencapai Rp772,9 triliun, lebih rendah dari target Rp775,9 triliun.
Sejalan dengan rencana defisit yang melebar, pemerintah akan memanfaatkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun untuk mengurangi penerbitan SBN, pemenuhan kewajiban pemerintah/belanja prioritas, dan pembiayaan defisit.
