Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Asosiasi Perusahaan Efek (APEI) Nantikan Respons OJK Soal Relaksasi

Ketua APEI Octavianus Budiyanto mengatakan dalam jangka pendek fokus para perusahaan efek adalah bagaimana menjaga agar operasional tetap berjalan, di tengah terus menyusutnya jumlah transaksi saham.
Dhiany Nadya Utami
Dhiany Nadya Utami - Bisnis.com 20 April 2020  |  15:14 WIB
Asosiasi Perusahaan Efek (APEI) Nantikan Respons OJK Soal Relaksasi
Direktur Utama PT Kresna Sekuritas Octavianus Budiyanto (dari kiri), berbincang dengan Direktur PT M Cash Integrasi Tbk Jahja Suryandy dan Direktur Utama Martin Suharlie disela-sela masa penawaran umum perdana saham PT M Cash Integrasi Tbk, di Jakarta, Kamis (26/10). - JIBI/Dedi Gunawan
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia masih menunggu respons OJK terkait permintaan relaksasi lanjutan demi kelangsungan bisnis efek.

Ketua APEI Octavianus Budiyanto mengatakan dalam jangka pendek fokus para perusahaan efek adalah bagaimana menjaga agar operasional tetap berjalan, di tengah terus menyusutnya jumlah transaksi saham. Maka dari itu insentif lanjutkan sangat diperlukan.

“Kita nggak tahu sampai kapan Covid-19 ini akan selesai. Kita berusaha jaga agar jangan sampai [operasional] perusahaan efek terganggu, ini yang kita jaga makanya kita lagi minta relaksasi kembali,” tuturnya kepada Bisnis.com, baru-baru ini.

Dia mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada OJK berisi permintaan insentif tambahan yang meliputi relaksasi terkait iuran OJK, dana perlindungan pemodal (securities investor protection fund/SIPF), levy fee atau biaya transaksi, serta modal kerja bersih disesuaikan atau MKDB.

Meskipun demikian, pria yang akrab disapa Ocky ini tidak memerinci berapa besaran insentif yang diminta dari masing-masing poin tersebut.

Perusahaan efek memang dibebankan sejumlah iuran dalam operasionalnya. Salah satunya adalah levy fee yang dikenakan setiap melakukan transaksi jual beli saham atas penggunaan jasa atau fasilitas transaksi bursa.

Besaran biaya levy tersebut 0,04 persen dari nilai transaksi. Adapun peruntukkannya adalah untuk BEI (0,01 persen), KSEI (0,01 persen), biaya kliring KPEI (0,01 persen), dan ditambah dana jaminan KPEI (0,01 persen).

Kemudian ada SIPF yang sejak awal Februari 2019 alu mulai dibebankan sebagian kepada perusahaan efek. Mulanya iuran dana perlindungan pemodal tersebut ditanggung sepenuhnya oleh self regulatory organization (SRO), tapi kini pembagiannya adalah 75 persen SRO dan 25 persen perusahaan efek.

Sementara itu, untuk iuran OJK, berdasarkan PP nomor 11 Tahun 2014 yang berlaku sejak 1 Maret 2014, Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, besaran pungutan per perusahaan Rp30 juta, sedangkan yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah kena iuran Rp5 juta.

Ada pula iuran bagi perusahaan penjaminan emisi efek, besaran pungutan per perusahaan Rp50 juta.

Relaksasi mengenai modal kerja bersih disesuaikan atau MKDB juga telah beberapa kali disinggung. Berdasarkan peraturan OJK, sekuritas penjamin emisi (underwriter) dan perantara pedagang (broker) minimal sebesar Rp25 miliar atau 6,25 persen atau 1/16 dari kewajiban terperingkat perusahaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sekuritas perusahaan efek transaksi saham
Editor : Hafiyyan
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top