Bisnis.com, JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. berencana menerbitkan saham baru atau rights issue guna menambah ekuitas. Adhi Karya sedikitnya membutuhkan tambahan modal Rp6 triliun untuk mendanai sejumlah proyek investasi selama empat tahun ke depan.
Dilansir dari keterangan resmi perseroan, Kamis (20/2/2020), investasi proyek infrastruktur menjadi agenda perseroan untuk pengembangan bisnis dan peningkatan partisipasi perseroan dalam pembangunan infrasruktur.
"Dalam rangka mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah RI sebagai pengendali, maka ADHI telah mengajukan permohonan PMN [penyertaan modal negara] sebesar Rp3 trilliun untuk tahun Anggaran 2021 dan Rp2,9 trilliun berasal dari Dana Publik," tulis manajemen ADHI.
Untuk diketahui, Negara Republik Indonesia tercatat sebagai pemegang saham terbesar Adhi Karya dengan porsi saham 51 persen sedangkan sisanya dimiliki publik sebesar 49 peren. Adhi Karya merupakan emiten konstruksi milik negara pertama yang melepas saham ke publik lewat penawaran umum perdana pada 2004.
Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Parwanto Noegroho mengatakan, perseroan akan melakukan rights issue pada 2021. Perseroan juga telah mengajukan PMN kepada Kementerin BUMN pada tahun anggaran yang sama.
"Adhi Karya memilih skema rights issue, untuk menjaga rasio covenant hutang ADHI menjadi lebih baik, sehingga perlu dilakukan peningkatan ekuitas," jelas Parwanto kepada Bisnis, Kamis (20/2/2020).
Baca Juga
Tambahan modal Rp6 triliun akan digunakan untuk beberapa proyek infrastruktur, mulai dari jalan tol, sistem penyediaan air minum, hingga perkeretaapian.Beberapa proyek yang akan digarap antara lain jalan tol Solo-Yogyakarta, jalan tol Solo-Bawen, jalan tol 6 Ruas Dalam Kota Jakarta, dan jalan tol JORR Elevated.
Selanjutnya Prasarana Kereta Api Loop Line Jakarta, Pengadaan Air Bersih dari Bendungan Karian untuk Jakarta Barat dan Tangerang Selatan, dan Pengolahan Limbah.
Dalam catatan Bisnis, Adhi Karya memang berpeluang besar memenangkan proyek jalan tol Solo-Yogyakarta dan JORR Elevated. Kedua proyek tersebut sudah mendapat izin prakarsa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Proyek tol Solo-Yogyakarta bahkan sudah memulai tahap prakualifikasi. Porsi kepemilikan saham Adhi Karya di dua proyek tol tersebut cukup signifikan meski tidak memegang porsi mayoritas.
Sementara itu, pada proyek jalan tol 6 ruas dalam kota Jakarta, Adhi Karya memiliki saham sebanyak 3 persen di PT Jakarta Tollroad Development (JTD), pemegang konses 6 ruas tol dalam kota. Tahun lalu, emiten bersandi saham ADHI itu berniat menambah porsi saham di JTD hingga 11 persen.
Di proyek SPAM, Adhi Karya sudah mengajukan prakarsa pengusahaan SPAM Karian Timur. Proyek ini akan memanfaatkan debit air dari Bendungan Karian untuk dialirkan ke Tangerang dan Jakarta. Proyek ini direncanakan memiliki kapasitas 4.500 liter per detik dan bakal menelan investasi sekitar Rp3 triliun.
Berdasarkan presentasi Adhi Karya di hadapan Komisi VI DPR, Selasa (17/2/2020), secara keseluruhan, rencana investasi ADHI hingga 2024 terdiri dari 12 proyek, termasuk proyek pemindahan ibu kota negara (IKN).
Total kebutuhan investasi untuk 12 proyek tersebut mencapai Rp190,2 triliun. Parwanto menyebut, dari jumlah tersebut, ADHI hanya akan mengambil porsi Rp20,3 triliun.
Dia juga menyebut, perseroan tidak berniat untuk mengajukan PMN untuk proyek pemindahan IKN. "Proyek IKN tidak direncanakan dengan dana PMN," tegasnya.
Catatan Redaksi
Redaksi memperbaiki satu alinea pada badan berita karena ada kekeliruan dalam penulisan informasi. Redaksi memohon maaf atas kekeliruan tersebut. Redaksi juga menambahkan keterangan dari pihak Adhi Karya.
