Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kementerian BUMN Minta Garuda Indonesia (GIAA) Menindaklanjuti Sanksi OJK dan Kemenkeu

Kementerian Badan Usaha Milik Negara meminta agar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menindaklanjuti sanksi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.
M. Nurhadi Pratomo
M. Nurhadi Pratomo - Bisnis.com 28 Juni 2019  |  17:14 WIB
Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun Sisoulith (kanan) di Vientiane, Laos, Selasa (25/6/2019). - ANTARA/HO
Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun Sisoulith (kanan) di Vientiane, Laos, Selasa (25/6/2019). - ANTARA/HO

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara meminta agar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menindaklanjuti sanksi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam siaran pers, Jumat (28/6/2019), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan menghormati keputusan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 31 Desember 2018.

“Kami meminta dewan direksi dan dewan domisaris Garuda Indonesia untuk dapat menindaklanjuti keputusan OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, Jumat (28/6/2019).

Gatot menjelaskan bahwa sebelum keputusan OJK dan Kemenkeu dilayangkan, pihaknya selaku pemegang saham Seri-A sudah meminta kepada dewan komisaris Garuda Indonesia untuk melakukan audit interim per 30 Juni 2019.

“Kami meminta agar audit interim tersebut dilakukan dengan kantor akuntan publik [KAP] yang berbeda untuk mengetahui kinerja dan subsequent event,” paparnya.

Seperti diketahui, OJK telah melakukan pemeriksaan terkait kasus penyajian Laporan Keuangan Tahunan Garuda Indonesia per 31 Desember 2018. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dikeluarkan sejumlah keputusan.

Beberapa keputusan yang dihasilkan yakni memberikan perintah tertulis kepada Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan 2018. Selanjutnya, OJK mengenakan sanksi administratif Rp100 juta kepada perseroan atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Selain itu, OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda masing-masing Rp100 juta kepada seluruh anggota emiten berkode saham GIAA tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bumn garuda indonesia kementerian bumn
Editor : Riendy Astria
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top