Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana membawa salah satu BUMD-nya, yakni PT BPD Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel untuk go pubic tahun depan.
Rudy Resnawan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan mengatakan bahwa warga Kalimantan Selatan sudah cukup melek dengan aktivitas investasi di pasar saham.
Kepemilikan saham investor Kalimantan Selatan hingga akhir tahun lalu mencapai sekitar Rp39,53 triilun, mencapai 92% dari total kepemilikan saham seluruh investor asal Kalimantan.
Oleh karena itu, potensi untuk membawa sejumlah korporasi lokal untuk go public cukup terbuka, sebab banyak masyarakat daerah yang berpotensi menjadi investornya dan mengenal baik korporasi-korporasi tersebut.
Rudy mengatakan saat ini terdapat sejumlah korporasi swasta di Kalimantan Selatan yang bersiap untuk melakukan initial public offering/ IPO. Kebanyakan korporasi tersebut bergerak di bisnis pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Sementara itu, dari kalangan BUMD, pemda Kalimantan Selatan mempersiapkan satu BUMD untuk go public, yakni Bank Kalsel.
Baca Juga
“Bank Kalsel juga sebenarnya sudah siap untuk go public, mudah-mudahan bisa secepatnya. Paling lambat tahun depan, karena harus dibahas sedemikian rupa dengan para pemegang saham untuk bisa go public,” katanya seusai membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Jumat (15/2/2019).
Rudy mengatakan Bank Kalsel memilik struktur permodalan dan kinerja yang sehat. Oleh karena itu, menurutnya BUMD tersebut tidak membutuhkan suntikan tambahan modal dari pemda untuk mendukung pengembangan kapasitasnya agar siap go public.
Di sisi lain, pemda sendiri berencana untuk menerbitkan obligasi daerah untuk mendukung kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur strategis di daerah. Usai mendatangi kantor Bursa Efek Indonesia untuk membahas peluang emisi obligasi, pemda Kalsel akan bertemu dengan DPRD Kalsel untuk membahas peluang tersebut.
Meskipun demikian, sejauh ini belum diputuskan berapa rencana emisi obligasi daerah Kalimantan Selatan. Namun, menurutnya potensi pembiayaan infrastruktur di Kalimantan Selatan tidak kruang dari Rp10 triliun hingga Rp20 triliun.
