Bisnis.com, JAKARTA - Hambatan perdagangan dan kriteria keberlanjutan dalam industri kelapa sawit akan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tingkat Menteri Keempat Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) diselenggarakan di Jakarta pada akhir tahun ini.
Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, pentingnya cetak biru untuk menentukan jangka waktu dan target capaian dalam pengembangan industri kelapa sawit.
“Kelompok kerja teknis akan dibentuk untuk menyelesaikan rancangan sebelum Pertemuan Tingkat Menteri ke-5 pada Desember 2017,” ujarnya seperti yang dikutip dari siaran pers, Selasa (11/4/2017).
Menko Perekonomian juga menyoroti pentingnya pendekatan multistakeholder untuk meningkatkan kualitas minyak sawit. Oleh karena itu, sebelum penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri berikutnya akan dilaksanakan dialog dengan para pemangku kepentingan terkait seperti petani kecil, sektor swasta, negara-negara pengimpor utama minyak sawit dan LSM.
Sementara itu, pertemuan tersebut selain dipimpin oleh Darmin, juga dipimpin Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong. Hadir dalam pertemuan tersebut, pihak Indonesia diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Rizal Affandi Lukman dan Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Ridwan Hassan.
Sementara hadir dari perwakilan Malaysia yaitu Sekjen Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk M. Nagarajan, Direktur Jenderal Malaysian Palm Oil Board (MPOB) Ahmad Kushairi Din dan Chief Executive Officer Malaysian Palm Oil Council (MPOC) Kalyana Sundram.
Lebih lanjut, pertemuan itu juga membahas peningkatan kerja sama lebih lanjut dengan negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya. Semakin meningkatnya tantangan global di industri kelapa sawit, menjadi momentum bagi negara-negara produsen untuk meningkatkan kerjasama dan partisipasi dalam peningkatan kualitas produk serta menyebarluaskan informasi faktual tentang minyak sawit.
Baca Juga
“Kita perlu meningkatkan partisipasi negara-negara penghasil kelapa sawit lainnya dan berupaya untuk menarik lebih banyak keanggotaan dalam CPOPC,” kata Darmin.
Para Menteri menyatakan keprihatinan atas Resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Para Menteri CPOPC menyusun komunike bersama untuk menyampaikan sikap negara-negara produsen utama minyak sawit terhadap resolusi tersebut.
Resolusi dianggap kontra produktif terhadap upaya kuat negara-negara penghasil minyak sawit untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Anggota CPOPC berpandangan bahwa isu-isu lingkungan tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk diskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan.
Pertemuan menyepakati Misi Menteri CPOPC pada Bulan Mei 2017 ke Uni Eropa untuk menyampaikan perspektif negara produsen pada institusi – institusi Uni Eropa. Pertemuan berharap dapat meningkatkan fokus kerja sama pada Pertemuan Tingkat Menteri berikutnya di Bulan Desember mendatang.
