Bisnis.com, JAKARTA - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) siap menerbitkan saham baru melalui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebanyak 4,99 miliar lembar saham baru.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang dipublikasikan Selasa (19/7/2016), perseroan menyatakan berencana menerbitkan saham baru dengan memberikan HMETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 4,99 miliar lembar saham baru.
Perseroan akan mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka PUT I kepada OJK segera setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan perseroan pada 25 Agustus 2016. PUT I ini akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. PUT I diperkirakan akan dilaksanakan pada kuartal IV/2016.
Penambahan modal dari pelaksanaan HMETD ini akan memberikan tambahan modal bagi perseroan dan menambah kapasitas perseroan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kemampuan perseroan untuk menerima pembiayaan dari lembaga keuangan dan perbankan. Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya akan terkena dilusi kepemilikan.
Penggunaan dana dari transaksi PUT I ini setelah dikurangi oleh biaya emisi, seluruhnya diperkirakan akan digunakan perseroan untuk ekuitas bagi pemenuhan modal kerja proyek pembangunan Hot Strip Mill #2 berkapasitas 1,5 juta ton, dan ekuitas untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 1x150 MW.
Perkiraan penggunaan dana ini masih bersifat estimasi. Adapun informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
