Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan DPR mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kembali terjadinya lonjakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Juni-Juli 2015.
Andreas Eddy Susetyo, anggota Komisi XI DPR- FPDIP, mengatakan potensi itu berdasarkan kondisi di mana periode bulan tersebut terjadi siklus lonjakan kebutuhan dolar AS untuk pembayaran dividen dan bunga, kebutuhan impor pangan untuk menghadapi Lebaran, musim liburan, dan kemungkinan the Fed menaikkan suku bunga.
“Jika hal tersebut benar-benar terjadi maka inilah dalam perekonomian yang disebut the perfect storm penguatan dolar AS terhadap rupiah. Pada bulan itu juga ada kenaikan impor bahan baku penolong untuk industri,” katanya dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Selasa (9/6/2015).
Menurutnya, situasi ini akan diperparah jika ada turbulensi politik dalam negeri. Dia berharap situasi politik dan keamanan tetap kondusif. Semua pihak harus bisa menahan diri agar pemerintah bisa lebih fokus menyelesaikan berbagai problematika perekonomian, tanpa harus terganggu dengan isu-isu politik negatif yang menguras energi dan membuat kalangan usaha bimbang.
Dalam beberapa bulan terakhir, kurs rupiah terakhir terhadap dolar AS bertengger kokoh di kisaran Rp13.000, adapun asumsi pemerintah dalam APBNP 2015 adalah Rp12.200/US$.
Situasi ini jika dibiarkan berlarut-larut tanpa sikap tegas dan nyata dari pemerintah untuk memperkuat rupiah, akan menggerus kepercayaan publik khususnya kalangan pengusaha terhadap pemerintah.
"Pemerintah harus mengantisipasi secara serius terhadap lonjakan tersebut agar tidak berdampak lebih serius di sektor ekonomi dan politik," katanya.
Dia menangkap kesan bahwa sekarang ini pemerintah fokus menyelamatkan APBN, ketika beban masyarakat semakin berat. Dengan kata lain pemerintah melalui kebijakannya seolah mengalihkan beban dari dampak kenaikan kurs tersebut kepada masyarakat, seperti kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, harga LPG, dan harga pangan.
Kebijakan tersebut jelas menghantam secara langsung masyarakat. Beban mereka akan semakin berat ketika dampak kenaikan tarif tersebut ternyata diikuti lonjakan kebutuhan pokok masyarakat.
Sampai dengan sekarang, langkah-langkah yang diambil pemerintah terlihat belum mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Terbukti, ada perubahan pola dana pihak ketiga (DKP) yang cenderung semakin memilih untuk memegang dolar Amerika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
