Bisnis.com, BANDUNG -- Ketidakpercayaan dari investor jadi kendala mandeknya penerbitan surat utang pemerintah daerah.
Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Hariyajid Ramelan mengatakan dari sisi permintaan, investor kurang percaya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana hasil penerbitan obligasi.
Otonomi daerah yang sudah sekian tahun berjalan pada akhirnya memunculkan raja-raja kecil di daerah. Kondisi itu diperparah oleh tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat atas kinerja pemerintah daerah.
"Harus dibuat aturan agar kinerja pemerintah daerah bagus, misal diberi pelatihan agar pemda punya kesadaran menyelesaikan kewajiban, seperti melunasi pokok obligasi," kata Hariyajid, Jumat, (5/12/2014).
Penilaiannya, hanya segelintir pemda yang layak menerbitkan surat utang karena sudah paham akan kewajibannya dan tahu penerbitan obligasi.
Pemda yang berpotensi meluncurkan surat utang harus memiliki proyek besar infrastruktur besar yang mampu menghasilkan pendapatan.
"Jadi, dari pendapatan proyek itu mereka bisa bayar kupon dan pokok obligasi," ucap Hariyajid.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tadinya berencana menerbitkan obligasi senilai Rp4 triliun pada 2014 memastikan batal terbit tahun ini.
Sebab, pemprov terhambat perizinan dan hal teknis regulasi pemerintah.
Agar dapat menerbitkan obligasi, laporan keuangan daerah harus diaudit. Hingga kini proses audit masih bermasalah.
Dalam aturan, laporan keuangan daerah seharusnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, dalam UU Pasar Modal disebutkan dalam kegiatan penawaran umum, seluruh dokumen dan proses audit dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
