BISNIS.COM, JAKARTA. Indonesia sebagai negara produsen coklat terbesar ketiga di dunia perlu memiliki bursa berjangka yang yang aktif memperdagangkan komoditas bahan coklat itu.
Tujuannya, menurut Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Sherman, agar harga tidak dipermainkan oleh negara-negara konsumen.
Hal itu dikatakan Sherman selaku Dirut BBJ yang baru dalam acara sosialisasi kontrak berjangka kakao ke para pelaku pasar dan investor di Lampung pada Selasa (26/3).
BBJ sendiri telah meluncurkan kontrak berjangka komoditas kakao pada akhir 2011.
"Dengan memiliki bursa yang aktif, maka pembentukan harga akan terjadi di Indonesia, di negara produsen sehingga tidak diatur oleh konsumen," katanya dalam rilisnya hari ini, Rabu (27/3/2013).
Selain itu, dengan kontrak di bursa berjangka maka fungsi ekonomi berupa lindung nilai (hedging) bagi para pelaku pasar juga akan bisa berjalan.
BBJ bekerjasama dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan di dukung oleh Badan Pengawas Perdangan Berjangka Komoditi (BAppebti) dan pialang Soegee Futures tengah giat menyosialisasikan kontrak kakao tersebut.
Spesifikasi dari kontrak berjangka kakao yang ada di BBJ adalah jenis SNI No 2323-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional dengan ukuran kontrak 5 Ton untuk 1 lot.
Kepala Bagian Pengawasan Pasar Bappebti Natalius menjelaskan bahwa pasar komoditas juga terbantu oleh kehadiran Sistem Resi Gudang (SRG). Termasuk di dalamnya produk kakao.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
