Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara tengah merancang pembentukan komite yang mengatur rencana aksi korporasi perseroan pelat merah.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyusun komite yang beranggotakan deputi, pengamat pasar modal, dan komite kebijakan publik. Tujuannya, untuk mengatur dan memberikan masukan terkait aksi korporasi yang bakal dilakukan oleh perusahaan pelat merah.
Aloysius mengatakan aksi korporasi yang bakal dibahas dalam komite tersebut antara lain penawaran umum perdana saham (IPO), emisi obligasi, hingga rencana akuisisi BUMN. Poin-poin yang menjadi pertimbangan terkait dengan waktu pelaksanaan, ukuran penghimpunan dana, serta penghitungan harga.
“Tidak mengawasi tetapi mengatur supaya aksi korporasi lebih rapi tidak seperti tahun lalu,” ujarnya di Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Dia mengatakan tugas utama dari komite tersebut memberikan input kepada Kementerian. Setelah selesai dilakukan pembahasan tingkat komite, pihaknya akan mengundang BUMN untuk dilakukan sosialisasi serta rekomendasi terkait dengan aksi korporasi yang akan dijalankan.
Di sisi lain, Aloysius menyebut saat ini ada sekita 11 anak usaha BUMN yang berminat melakukan IPO pada 2018. Dua perusahaan yang menurutnya siap mengeksekusi aksi korporasi tersebut dalam waktu dekat antara lain PT Tugu Pratama Indonesia dan PT Wijaya Karya Realty.
Dia menyebut kriteria yang harus dimiliki oleh anak usaha BUMN untuk IPO yakni kinerja keuangan yang baik dalam 3 tahun berturut-turut. Hal itu untuk menjamin kesuksesan ketika melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Di sisi lain, pihaknya tetap mendorong alternatif pendanaan melalui skema pembiayaan obligasi seperti komodo bond, green bond, serta project bond. Opsi tersebut menurutnya dapat dipilih BUMN yang membutuhkan pembiayaan dalam jangka panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
