Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan dirancang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp114 triliun dalam RAPBN 2026. Angka itu naik 8% dari APBN 2025 sebesar Rp105,6 triliun.
Dana jumbo ini dialokasikan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan penguatan tata kelola kesehatan senilai Rp59 triliun. Selanjutnya belanja disiapkan untuk membayar pelayanan kesehatan RS senilai Rp31 triliun, layanan Posyandu senilai Rp24 triliun, dan belanja operasional senilai Rp9,2 triliun. Jumlah alokasi anggaran kesehatan termasuk di luar Kemenkes mencapai Rp244 triliun pada tahun depan.
Sejumlah analis menilai kenaikan belanja ke sektor kesehatan akan memberikan angin segar bagi emiten-emiten rumah sakit maupun industri pendukungnya di Tanah Air.
Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menerangkan alokasi dana jumbo kepada sektor kesehatan dalam RAPBN 2026 akan berpotensi memberikan sentimen positif secara jangka panjang terhadap sektor ini.
Selain itu, target pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 5,6% pada 2026 juga dinilai akan menjadi angin segar bagi emiten kesehatan. Pasalnya, dengan konsumsi domestik yang sudah membaik, masyarakat mampu untuk menerapkan gaya hidup kuratif.
“Jadi sektor yang berkaitan dengan healthcare itu memang ke depannya ya prospektif, baik dari sisi rumah sakit maupun dari sisi obat-obatan,” katanya ketika dihubungi, Selasa (19/8/2025).
Baca Juga
Selain terhadap emiten kesehatan, emiten-emiten farmasi juga disinyalir bakal mendapatkan penguatan dari distribusi obat yang mampu lebih luas akibat kebutuhan yang semakin besar.
“Jadi nanti juga distribusi obat pun bisa semakin luas, sehingga tentunya bisa meningkatkan penetrasi pasar juga untuk dalam hal ini obat-obatan,” tambahnya.
Senada, Pengamat Pasar Modal Reydi Octa juga menilai, alokasi anggaran kesehatan pada 2026 berpotensi mengerek kinerja emiten-emiten rumah sakit. Terutama, bagi rumah sakit yang memiliki eksposur terhadap BPJS Kesehatan yang besar.
Selain itu, emiten farmasi pelat merah yang sebagian besar tengah mengalami kerugian, juga dinilai akan turut terdampak dari hal ini, terutama bagi emiten-emiten farmasi yang memiliki kaitan dengan BPJS Kesehatan.
Namun, Reydi menilai, angin segar terhadap emiten-emiten kesehatan tidak hanya datang dari alokasi anggaran belanja negara pada 2026, tetapi juga berkaitan dengan regulasi baru Coordination of Benefit (COB), skema KRIS, serta kenaikan tarif BPJS.
“Menurut saya bisa mendorong kinerja emiten farmasi BUMN, akan tetapi selama farmasi BUMN masih ketergantungan impor dan sensitif terhadap kurs, di tengah bebasnya impor alkes dari AS, maka pemulihan tetap menjadi tantangan dan tergantung pada efisiensi, operasional dan ketepatan eksekusi,” katanya, Selasa (19/8/2025).
Baik Nafan maupun Reydi merekomendasikan saham PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL). Salah satu alasannya, HEAL dinilai memiliki eksposur yang cukup besar ke BPJS, CoB, dan KRIS.
Nafan merekomendasikan saham HEAL dengan target harga Rp1.775 per lembar. Angka itu mencerminkan potensi kenaikan saham HEAL sebesar 0,85% dari harga saat ini Rp1.760 per lembar.
--
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
