Bisnis.com, JAKARTA — Dalam waktu singkat, Danantara Indonesia menjelma sebagai entitas yang disorot mata internasional. Tak hanya sebagai pengelola investasi negara, lembaga ini dianggap mampu menjadi navigasi baru ekonomi Indonesia.
S&P Global Ratings secara terang-terangan menyebut Danantara sebagai salah satu topik paling dicermati oleh investor global. Kehadirannya dinilai bukan sekadar institusi, melainkan simbol baru dalam struktur ekonomi dan politik Indonesia.
“Isu tersebut mencerminkan arah baru yang akan ditempuh Indonesia, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun struktur pemerintahan. Ini sebabnya isu terkait Danantara begitu krusial bagi para investor,” ujar Xavier Jean, Managing Director Sector Lead S&P Global untuk Asia Tenggara, dalam sebuah seminar baru-baru ini.
Menurutnya, kelahiran Danantara mencerminkan perubahan paradigma dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika dekade sebelumnya ditandai dengan agresivitas pembangunan infrastruktur, kini pemerintah mulai menyeimbangkan pendekatan berbasis investasi, efisiensi, dan akuntabilitas.
Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Finance Danantara Arief Budiman menyatakan bahwa mandat lembaga ini sangat jelas, yakni menjadi holding operasional untuk 52 BUMN dan mesin investasi strategis negara.
Lewat Danantara, kata Arief, dividen BUMN akan dikelola dan diarahkan untuk memacu investasi di sejumlah sektor produktif, seperti ketahanan energi dan pangan, manufaktur, serta sektor kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga
“Investasi harus diarahkan pada sektor-sektor yang meningkatkan produktivitas, dan di situlah letak pentingnya investasi-investasi ini,” pungkasnya.
Dia juga menggarisbawahi bahwa pendekatan Danantara turut memperhatikan aspek tata kelola korporasi yang baik, khususnya dalam pemisahan fungsi pelayanan publik (PSO) dan entitas pelat merah yang benar-benar berorientasi komersial.
RUPS BUMN Minta Ditunda
Seiring hal tersebut, Danantara Indonesia baru saja menerbitkan instruksi yang mewajibkan seluruh BUMN nonpublik beserta anak usahanya menunda sementara proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan aksi korporasi.
Instruksi ini tertuang dalam surat S-027/DI-BP/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara, Rosan P. Roeslani.
Surat itu merujuk pada amanat Undang-Undang No. 1/2025 tentang perubahan atas UU BUMN, serta proses inbreng saham ke dalam Holding Operasional dan Holding Investasi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 dan 16/2025.
Menurut Rosan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya seleksi pimpinan perusahaan pelat merah dilakukan secara ketat dan berbasis meritokrasi.
Penundaan, kata Rosan, turut sejalan dengan peran strategis Danantara sebagai pemegang saham aktif di perusahaan negara. Untuk itu, dia menegaskan bahwa Danantara tidak hanya bertanggung jawab atas pendanaan, tetapi juga memastikan efisiensi operasional dan penciptaan nilai di setiap entitas yang dikelola.
“Danantara punya mandat untuk memastikan operasional BUMN berjalan dengan efisien, baik, dan tepat. Jadi, fokusnya bukan sekadar finansial, tetapi juga tata kelola dan penciptaan nilai,” pungkasnya.
Dampak Tata Kelola Danantara
Perubahan tata kelola yang diusung Danantara sudah mulai berdampak. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), misalnya, menyatakan bahwa rencana divestasi asetnya untuk 2025 akan menunggu evaluasi dan restu dari Danantara.
“Kami tetap harus menunggu persetujuan dari pemegang saham mayoritas. Setiap aksi korporasi, termasuk divestasi, harus melalui evaluasi Danantara,” ungkap Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya, Jumat (9/5/2025).
Sementara itu, Bio Farma Group, yang tengah merencanakan relokasi fasilitas produksi vaksin dari Bandung ke lokasi baru, juga sudah mulai mendekati Danantara.
Setelah sebelumnya mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN), kini holding farmasi ini berharap dukungan pendanaan strategis dari Danantara.
“Kami tahun lalu juga sudah mengajukan PMN, cuma sekarang sudah beralih ke Danantara. Kami juga sudah melakukan pendekatan kepada Danantara dan progres ini harus berjalan,” kata Direktur Utama Bio Farma Group, Shadiq Akasya.
Meski tampak menjanjikan, jalan Danantara tidak bebas hambatan. Sejumlah pihak sejauh ini masih menunggu seberapa independen lembaga ini dari intervensi politik dan sejauh mana transparansi kinerja Danantara ke publik.
Menurut Managing Director, Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, seluruh pihak perlu menunggu hingga pengujung tahun untuk melihat apakah kinerja Danantara terbebas dari campur tangan politik.
“Isu paling krusial tetap soal tata kelola. Oleh karena itu, harus menunggu sampai akhir tahun ini untuk mengamati apakah Danantara benar-benar bebas dari campur tangan politik dalam pengambilan keputusannya,” ucapnya.
