Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya mampu menyumbang setoran dividen minimal US$50 miliar per tahun kepada negara.
Prabowo Subianto, dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, sempat menyinggung terkait konsep return on assets (ROA) sebagai tolok ukur keberhasilan bisnis.
Menurutnya, dalam dunia usaha, bisnis dianggap baik jika ROA mencapai sekitar 12%, dengan asumsi konservatif 10%. Sementara untuk skala dalam negeri, dia menilai bahwa angka 5% sudah memadai.
“Aset yang dimiliki Indonesia yang berada di BUMN kita adalah senilai lebih dari US$1.000 triliun. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita [negara] minimal US$50 miliar, kalau US$50 miliar, APBN kita tidak defisit,” ujar Prabowo di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Presiden menyatakan selama ini pengelolaan BUMN kerap tidak masuk akal. Untuk itu, dia memberikan mandat khusus kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menyelesaikan persoalan di perusahaan pelat merah.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan Prabowo adalah banyaknya keberadaan komisaris yang terlalu banyak. Dia pun memutuskan untuk memangkas jumlah komisaris menjadi maksimal enam orang, atau idealnya empat hingga lima orang, serta menghapus pembayaran tantiem.
Baca Juga
“Saya hilangkan tantiem. Saya tidak mengerti apa tantiem, itu akal-akalan mereka saja, memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyatakan peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai pendorong ekonomi nasional.
Menurutnya, profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan bagi Danantara, serta didukung tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Prabowo menilai bahwa momentum ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memantapkan posisi sebagai kekuatan ekonomi global.
