Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pemerintah masih menghitung pembagian dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Hal tersebut diungkapkan Tiko, sapaan akrabnya, usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian BUMN tentang Sinergi Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Siap Ekspor, di Kantor Kemendag, Senin (24/2/2025).
“Lagi dihitung, lagi dihitung [pembagian dividen BUMN ke BPI Danantara],” kata Tiko kepada awak media, Senin (24/2/2025).
Adapun Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BPI Danantara hari ini, Senin (24/2/2025). Sebanyak tujuh BUMN besar bakall dikelola melalui lembaga ini.
Kepala Negara menyatakan, ketujuh BUMN ini akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan.
Di antara ketujuh BUMN tersebut, terdapat 3 bank pelat merah, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).
Baca Juga
Selain ketiga bank tersebut, terdapat Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, Telekomunikasi Indonesia (Telkom), dan holding BUMN tambang Mineral Industri Indonesia (MIND ID).
Dalam catatan Bisnis, Danantara disebut akan memiliki dana kelolaan hingga Rp14.715 triliun, sebagaimana disebutkan oleh Prabowo saat menyampaikan paparan secara daring dalam forum World Government Summit 2025 yang berlangsung di Dubai, UEA pada 13 Februari 2025.
“Kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia, sovereign wealth fund terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari US$900 miliar asset under management,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu pun mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp326 triliun.
Menyitir RUU BUMN, BPI Danantara bertugas untuk melakukan pengelolaan dividen BUMN.
Berdasarkan data historis Kementerian BUMN, dividen BUMN yang disetor ke negara mencapai Rp50 triliun pada 2019, Rp41,9 triliun pada 2020, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, Rp85,84 triliun pada 2024, dan ditargetkan Rp90 triliun pada 2025.
Sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setoran dividen BUMN mayoritas berasal dari sektor perbankan, yaitu senilai Rp49,59 triliun untuk tahun buku 2023, naik 21,43% dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya yang tercatat Rp40,84 triliun.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
