Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir memastikan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran swasta dalam proyek infrastruktur nasional tidak akan mengganggu portofolio BUMN Karya.
Dia menyatakan portofolio BUMN Karya tidak akan berubah karena tiap perseroan memiliki banyak program kerja lain, khususnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“BUMN Karya memiliki banyak program kerja lain, misalnya di IKN Nusantara. Ada juga proyek-proyek kerja sama dengan sektor swasta, bahkan beberapa hotel dibangun oleh BUMN Karya yang bekerja sama dengan swasta,” ujar Erick saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Menurutnya, saat ini arah kebijakan ekonomi sangat terbuka. Untuk sektor infrastruktur, dia menilai banyak jalan tol yang dimiliki swasta. Selain itu, ada aset BUMN yang kini dikerjasamakan dengan Investment Authority (INA).
Erick juga menilai bahwa faktor terpenting adalah menekankan pembangunan infrastruktur oleh berbagai pihak untuk menekan biaya logistik. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.
“Terpenting adalah bagaimana infrastruktur terus dibangun oleh siapapun agar dapat menekan biaya logistik, karena kalau ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, salah satu kuncinya adalah memastikan transportasi dan logistik berjalan baik,” kata Erick.
Baca Juga
Dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak berencana menghentikan pembangunan proyek infrastruktur, melainkan mengubah kebijakan dalam proses pelaksanaannya.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Perubahan yang dimaksud adalah peningkatan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional, termasuk proyek jalan tol, pelabuhan, dan bandara.
“Infrastruktur sebagian besar saya serahkan ke swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, lebih inovatif, dan lebih berpengalaman. Jadi nanti tol, pelabuhan, bandara, silakan swasta bergerak,” pungkas Kepala Negara.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan supaya pemerintah dapat fokus terhadap persoalan yang lebih berkaitan dengan perlindungan rakyat.
