.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Emiten komponen otomotif PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA) milik konglomerat TP Rachmat semakin bergeliat mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Seiring dengan itu, industri kendaraan listrik saat ini memang sedang ramai insentif.
President Direktur Dharma Polimetal, Irianto Santoso mengatakan salah satu langkah pengembangan infrastruktur kendaraan listrik dari DRMA adalah hadirnya ekosistem bernama Dharma Connect.
"Ini merupakan suatu ekosistem kolaboratif yang lengkap dan bisa mendorong pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis pada Rabu (18/12/2024).
Dharma Connect terdiri dari lima segmen. Pertama, ada DC Battery yang berisi produk battery pack, energy storage system dan Auxiliary Battery. Kedua, DC Power dengan produk slow dan fast charging station. Ketiga, DC Motor dengan produk BLDC Hub dan Mid Drive Motor. Keempat DC Solar, serta kelima segmen DC Cross dengan produk 2W dan 4W EV Conversion.
Untuk kendaraan listrik, DRMA sendiri sudah memproduksi battery pack dan BLDC motor. Selain itu, DRMA mengembangkan charging station dan komponen lain yang mendukung aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Di sisi lain, terdapat workshop untuk melakukan konversi sepeda motor berbahan bakar bensin atau 2W ICE menjadi kendaraan listrik.
Baca Juga
Irianto mengatakan pengembangan Dharma Connect sejalan dengan target Pemerintah Indonesia untuk mencapai 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik pada 2030.
Selain itu, upaya DRMA menggenjot pasar kendaraan listrik sejalan dengan ramainya insentif kendaraan listrik yang diberikan pemerintah pada 2025.
Mengacu dokumen resmi Paket Kebijakan Ekonomi Kemenko Perekonomian, terdapat total kebutuhan anggaran untuk insentif kendaraan listrik pada 2025 yang diestimasikan sebesar Rp6,16 triliun.
Secara rinci, untuk kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) kendaraan listrik membutuhkan anggaran sebesar Rp2,8 triliun.
Selanjutnya, kebijakan Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) mobil listrik membutuhkan anggaran sebesar Rp2,52 triliun.
Terakhir, kebijakan PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid membutuhkan anggaran senilai Rp840 miliar.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
