Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN telah mengkalkulasi kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun.
Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Kementerian BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang mengkaji skema yang tepat guna memenuhi kebutuhan itu.
“Saya juga ditugaskan untuk mencari skema, memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujarnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Dengan kebutuhan dana mencapai Rp150 triliun per tahun, Kartika menilai BBTN tentunya kesulitan memenuhi hal itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat.
Untuk itu, Kartika atau akrab disapa Tiko menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan supaya BTN dapat menerbitkan obligasi dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun ataupun meraih pendanaan dari luar negeri.
“Ini yang kami akan coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi selama 15 tahun dan sebagainya, sehingga BTN bisa punya pendanaan tadi sebesar Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tetapi kami cari caranya,” kata Tiko.
Dalam perkembangan lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun.
Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan 60 meter persegi. Alhasil, dalam setahun, pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.
Sementara itu, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (Fasum/Fasos) sekitar 40% dari area hunian, dibutuhkan total lahan seluas 26.000 hektare per tahun.
Namun, Nusron menuturkan bahwa pada tahap awal, pihaknya telah memiliki cadangan lahan seluas 1,3 juta hektare. Adapun, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare.
