Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyinggung keputusan Komisi VI DPR yang batal menambah alokasi anggaran Kementerian BUMN, meski target setoran dividen dikerek menjadi Rp90 triliun pada 2025.
Komisi VI DPR, dalam rapat kerja pada Rabu (11/9/2024) telah menetapkan anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp277,5 miliar pada 2025. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran 2024 yang berjumlah Rp284 miliar.
“Memang anggarannya ternyata tetap, tetapi target dividen naik menjadi Rp90 triliun. Jadi, ya ini bagian dari cobaan buat kami di BUMN. Mudah-mudahan kembali tidak mengendorkan kinerja kami,” ujar Erick Thohir merespons keputusan keputusan Komisi VI.
Padahal, dalam rapat kerja sebelumnya yang berlangsung pada 2 September 2024, Erick Thohir telah meminta tambahan anggaran Rp66 miliar sehingga pagu indikatif anggaran Kementerian BUMN bakal mencapai Rp344 miliar pada tahun depan.
Usulan penambahan itu seiring dengan keputusan pemerintah yang menetapkan target dividen sebesar Rp90 triliun pada 2025. Nilai ini lebih besar 4,85% jika dikomparasikan dengan target setoran dividen pada 2024 yang mencapai Rp85,84 triliun.
Di sisi lain, target itu juga lebih besar dari target di Nota Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dalam rancangan ini, pendapatan pos kekayaan negara dipisahkan dari dividen BUMN ditaksir mencapai Rp86 triliun.
Baca Juga
Sebelumnya, Ketua Umum PSSI tersebut menyatakan bakal menginstruksikan perusahaan pelat merah untuk melakukan efisiensi agar target dividen tahun depan dapat terealisasi.
“Memang kami harus lakukan efisiensi lagi menyeluruhnya. Mungkin banyak pihak pasti tidak suka, karena tidak mungkin kenaikan ini hanya tergantung daripada peningkatan laba,” ucapnya.
Erick juga mengungkapkan bahwa kinerja BUMN selama periode 2020 sampai dengan 2023 telah memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp1.940 triliun.
Nilai kumulatif tersebut berasal dari pajak senilai Rp1.391,4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan lainnya Rp354,2 triliun, serta dividen sebesar Rp194,4 triliun.
-------------------------
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
