Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Andre Soelistyo, William Tanuwijaya, dan Kevin Bryan Aluwi mempunyai cara pandang yang berbeda terkait saham perusahaan. Saat Andre dan Kevin menjual kepemilikan GOTO, William malah menambah portofolionya.
Dalam laporan terbaru per 30 Juni 2024, William diketahui menambah 1,065 miliar saham GOTO dari sebelumnya 7,29 miliar saham. Jumlah tersebut setara dengan 0,61% kepemilikan.
Kepemilikannya di GOTO bertambah menjadi 8,36 miliar saham atau setara 0,7%. Jika diasumsikan harga pembelian sebesar Rp50 per saham, maka William merogoh dana sebesar Rp53,2 miliar.
Aksi beli ini menjadi pembelian saham GOTO pertama William setelah sebelumnya menjualnya sebanyak dua kali. Dia melego sebanyak 1,096 miliar lembar secara total, dengan perkiraan perolehan dana sebesar Rp96,3 miliar dari dua penjualan tersebut.
Artikel tentang portofolio para pendiri Gojek-Tokopedia menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Kamis (11/7/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:
Baca Juga
Restu OJK Soal Demutualisasi dalam Perubahan RPK AJB Bumiputera
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut salah satu opsi dalam revisi penyehatan keuangan perusahaan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera adalah perubahan badan hukum dari usaha bersama ke demutualisasi. Rencana tersebut merupakan usulan manajemen yang telah disetujui Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa.
Dokumen RPK tersebut memuat rencana lama yang saat ini telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari OJK. Adapun demutualisasi merupakan perubahan bentuk perusahaan dari asuransi mutual. Artinya, mengubah bentuk perusahaan sehingga status pemegang saham tidak lagi dipegang langsung oleh pemegang polis AJB Bumiputera.
Dalam asuransi mutual, pemegang saham dan pemegang polis turut menanggung kerugian yang terjadi di perusahaan.Sebaliknya, jika perusahaan untung, pemegang polis bisa mendapatkan manfaat seperti dividen.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyebut bahwa perubahan badan hukum itu telah diatur dalam anggaran dasar AJB Bumiputera 1912.
Sentimen Investasi Hulu Migas Usai Kewajiban DMO Gas 60%
Presiden Joko Widodo menyetujui rancangan peraturan pemerintah terkait kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan nasional.
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri ini telah didorong oleh Kementerian Perindustrian sejak dua tahun terakhir. Nantinya, harga wajib pasok domestik bakal dibarengi dengan ketetapan harga gas bumi tertentu mulai dari kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (8/7/2024).
“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).
Cara Pandang Para Pendiri Gojek-Tokopedia Sikapi Saham GOTO
Analis JP Morgan Henry Wibowo dalam risetnya melihat valuasi GOTO pada level Rp50 per saham menjadi menarik untuk saat ini.
Menurutnya, hal ini menjadi kesempatan beli yang baik karena kemungkinan besar tidak akan terjadi penurunan dibandingkan dengan potensi kenaikan 50% ke target harga JP Morgan sebesar Rp75 saham.
Salah satu katalis jangka pendek bagi saham GOTO menurut JP Morgan adalah CEO GOTO Patrick Walujo yang akan mengakuisisi saham Seri B dari co-founder GOTO yang meninggalkan perusahaan.
GOTO sebelumnya menyatakan tidak memiliki rencana untuk menerbitkan saham Seri B baru. Dengan demikian, tidak ada dilusi dari kepemilikan pemegang saham eksisting.
Menelusur Alasan di Balik Batalnya BTN Akuisisi Bank Muamalat
Aksi korporasi perbankan atau akuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dipastikan batal.
Sebagaimana diketahui, dalam rangka pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah, BTN merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi. Hal itu membuat BTN menjajaki akuisisi Bank Muamalat.
Rencananya, setelah BTN akuisisi Bank Muamalat, BTN Syariah akan dimerger dengan Bank Muamalat. BTN juga telah menjalankan due diligence dengan Bank Muamalat. Sebelumnya, BTN menargetkan due diligence rampung April. Namun, due diligence tak kunjung berbuah hasil hingga dipastikan batal.
“Secara umum kami sampaikan, tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat,” ujar Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).
Seribu Jurus Pemerintah Jamin Rumah Subsidi Tepat Sasaran, Berkualitas dan Terhuni
Fenomena rumah subsidi yang tidak dihuni bukanlah hal baru. Fenomena rumah subsidi tak dihuni pernah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2017 dan 2022. BPK sempat menemukan terdapat 5.108 unit rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera yang belum dimanfaatkan oleh debitur.
Hal ini tentu menyalahi aturan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menetapkan bahwa seharusnya debitur wajib memanfaatkan rumah subsidi minimal selama satu tahun.
Akibatnya, pencapaian tujuan program pemerintah dalam memberikan bantuan penyediaan rumah kepada MBR kurang efektif dengan masih adanya rumah yang tidak dihuni, dialihkan, dan proses dialihkan, serta debitur atau nasabah berpotensi tidak membayar tunggakan karena kewajiban sudah dialihkan kepada pihak lain.
Pemerintah terus memastikan bahwa penyaluran pembiayaan perumahan tepat sasaran, terhuni memastikan kondisi rumah yang dibangun oleh pengembang perumahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
