Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah mencapai Rp44,24 triliun pada 2025. Mayoritas dana ini akan digunakan untuk menjalankan penugasan dari pemerintah.
Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.
Berdasarkan kategorinya, mayoritas PMN akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya sebesar 4%.
“Nah ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jumat (7/6/2024).
Di sisi lain, Erick menyatakan PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).
Baca Juga
Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliuns sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.
“Kami telah menerima dukungan negara yaitu dari tiga BUMN yang sudah didapatkan sebesar Rp18,6 triliun untuk HK, lalu WIKA Rp6 triliun, dan IFG Rp3,6 triliun,” kata Erick.
Dia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan PMN melalui cadangan investasi APBN 2024 senilai Rp13,6 triliun.
BUMN yang diusulkan meraih PMN 2024 dari alokasi pembiayaan cadangan investasi adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp1 triliun, dan HK sebesar Rp1,6 triliun.
Selain itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) alias IFG masing-masing diusulkan meraih Rp3 triliun.