Bisnis.com, JAKARTA—Grup konglomerasi otomotif terbesar, PT Astra International Tbk. (ASII) bakal menggelar RUPST pada April 2024, dividen jumbo pun disiapkan.
Bocoran dividen Astra (ASII) hingga penghiliran Alumunium menjadi berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (25/3/2024). Berikut selengkapnya:
1.Bocoran Dividen hingga Capex Astra (ASII) Tahun Ini
PT Astra International Tbk. (ASII) mengumumkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 30 April 2024 yang menentukan besaran dividen final.
Manajemen Astra sudah mengusulkan besaran dividen yang akan diputuskan dalam RUPS nanti. Namun, jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan dividen pada tahun buku sebelumnya.
Head of Investor Relations ASII Tira Ardianti mengatakan perseroan mengusulkan dividen final sebesar Rp421 per saham, bersama dengan dividen interim sebesar Rp98 per saham yang telah dibagikan pada Oktober 2023. Alhasil, total dividen yang diusulkan ASII untuk tahun buku 2023 menjadi Rp519 per saham.
"Rasio pembayaran dividen 62% berdasarkan laba bersih Grup Astra sebesar Rp34 triliun tidak termasuk penyesuaian nilai wajar atas investasi di GoTo dan Hermina," ujar Tira kepada Bisnis, dikutip Jumat (22/3/2024).
Jika menghitung jumlah saham ASII yang beredar sebanyak 40,48 miliar saham, maka total dividen tahun buku 2023 yang akan dibagikan ASII kepada pemegang saham sebesar Rp21,01 triliun.
Kendati demikian, jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan total dividen ASII Rp640 per saham atau Rp25,90 triliun dari laba tahun buku 2022. Total dividen itu termasuk dividen interim Rp88 per saham dan dividen final Rp552 per saham.
Ditinjau secara rasio, dividen ASII tahun buku 2023 juga lebih rendah dari rasio dividen tahun sebelumnya sebesar 85% berdasarkan laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp30,5 triliun, tanpa memperhitungkan penyesuaian nilai wajar atas investasi di GoTo dan Hermina.
Adapun, laba bersih ASII naik 16,91% secara year-on-year (YoY) hingga 31 Desember 2023 menjadi Rp33,83 triliun, dibandingkan periode sama 2022 sebesar Rp28,94 triliun.
2. Mengintip PSN Baru Pengembangan Kawasan PIK dan BSD, Hadiah Jokowi atas IKN
Presiden Joko Widodo menetapkan 14 proyek strategis nasional (PSN) baru yang akan mulai dibangun pada tahun ini. Dari 14 PSN tersebut terdapat 2 proyek properti yakni kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Bumi Serpong Damai (BSD) yang masuk dalam daftar PSN baru.
Adapun kawasan PIK khususnya PIK 2 dikembangkan Agung Sedayu Group dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) yang dipimpin langsung oleh Sugianto Kusuma atau Aguan, sedangkan pengembangkan BSD City oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang merupakan emiten properti miliki Sinar Mas Land dikepalai eksekutif oleh Franky Oesman Widjaja, putra dari almarhum Eka Tjipta Widjaja pemilik Sinar Mas Group.
Sugianto Kusuma dan Franky Oesman Widjaja ini tergabung dalam Konsorsium Nusantara yang pada September 2023 lalu mulai membangun Hotel Nusantara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur. Pada groundbreaking hotel tersebut, Presiden Jokowi sempat mengucapkan terima kasih kepada Aguan dan Franky serta pengusaha lainnya yang tergabung dalam konsorsium Nusantara.
Asisten Deputi Percepatan Pemanfaatan Pembangunan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Suroto mengatakan proyek PSN pengembangan kawasan PIK dan BSD ini tidak dibiayai dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN). Namun biaya pengembangan kedua proyek tersebut berasal dari masing-masing pengembang dimana BSD akan dilakukan oleh Sinar Mas Land dan PIK oleh PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI).
3. PPN 12% Dilema Prabowo dan Menkeu Baru
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sebesar 12% akan diputuskan oleh pemerintahan baru.
“Tergantung pemerintah programnya nanti seperti apa,” katanya kepada wartawan, Jumat (22/3/2024).
Dia menyampaikan bahwa kenaikan tarif PPN memang telah diatur dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Selanjutnya, rencana pemerintah tersebut masih akan dibahas dan akan diputuskan dalam UU terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025.
“Mengenai apa yang diputuskan pemerintah, nanti pemerintah akan memasukkan itu ke dalam UU APBN, jadi kita lihat saja UU APBN itu bisa membuat kebijakan terkait dengan angka PPN,” jelas Airlangga.
Untuk diketahui, berdasarkan UU HPP, ditetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Lebih lanjut, tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan ditetapkan oleh pemerintahan baru.
“Jadi kalau [pemerintahan baru] PPN-nya tetap 11%, ya pasti nanti disesuaikan target penerimaannya dengan UU HPP, nanti akan dibahas,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, Selasa (19/3/2024).
4. Mengembalikan Laju Kredit Bank Usai Melambat Pada Masa Pemilu 2024
Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan pada masa pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terjadi tren perlambatan, karena lesunya sejumlah segmen kredit.
Berdasarkan laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), kredit yang disalurkan oleh perbankan pada Februari 2024 tercatat sebesar Rp7.047,1 triliun. Catatan tersebut tumbuh 11% secara tahunan (year on year/yoy), melambat setelah bulan sebelumnya atau Januari 2024 tumbuh sebesar 11,5% yoy.
Adapun kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan penyaluran kredit pada debitur korporasi yang mencapai 13,3% yoy, dan debitur perorangan 8,6% yoy. Pertumbuhan penyaluran kredit ke debitur korporasi pada Februari 2024 terpantau stagnan di level 13,3%. Adapun, penyaluran kredit ke debitur perorangan melambat dari 9,8% pada Januari 2024 menjadi 8,6% pada Februari 2024.
Jika dirinci berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit pada Februari 2024 dipengaruhi oleh perkembangan kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi. Untuk kredit modal kerja, tumbuh 11,9% yoy, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 12,1% yoy.
Perkembangan kredit modal kerja bersumber dari pertumbuhan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor pertambangan dan penggalian. Lalu, kredit investasi pada Februari 2024 tumbuh 11,3% yoy, terutama bersumber dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertambangan dan penggalian.
5.Penghiliran Aluminium Kurang Banyak
Pemerintah Indonesia berambisi menggandakan kapasitas produksi aluminium menjadi 2 juta ton pada 2025 untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat seiring dengan era energi terbarukan.
Berdasarkan data Kemenperin, saat ini terdapat dua industri smelter aluminium di Indonesia dengan kapasitas input 1 juta ton. Adapun Kemenperin menargetkan 1,5 juta-2 juta ton produksi aluminium pada 2025.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan potensi nilai tambah yang dihasilkan dari proses bauksit ke alumina hingga aluminium sangat tinggi sehingga investasi perlu digenjot.
“Kita setahun hampir 1 juta ton produksi aluminium itu yang kita butuhkan. Jadi kita tentunya harus memperkuat semacam Inalum itu 3-4 kali lipat lagi kapasitasnya,” kata Taufiek dalam RDP di Komisi VII, Selasa (19/3/2024).
Dalam hal ini, Taufiek menerangkan bahwa penghiliran aluminium juga penting untuk menyongsong energi terbarukan dan produk-produk aluminium yang banyak diserap untuk proyek panel sel surya dengan potensi peningkatan nilai tambah hingga 23,4 kali lipat.
Terlebih, aluminium juga penting untuk produk hilir, terutama untuk kemasan makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
“Mohon dukungan supaya BKPM [Badan Koordinasi Penanaman Modal] juga meng-guidance. Artinya dari pohon industri inilah sebagai bagian daripada meng-guidance investasi supaya penghiliran betul-betul komplet,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
