Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana untuk menggabungkan maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) di bawah naungan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney pada 2024. Kendati demikian, berlangsungnya pemilihan presiden atau Pilpres 2024 menjadi tantangan tersendiri karena adanya pergantian ke pemerintahan baru.
Direktur Utama GIAA Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas terkait aksi korporasi yang akan dilakukan, termasuk rencana penggabungan ke InJourney oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, manajemen Garuda Indonesia tidak dapat menyampaikan jangka waktu kapan penggabungan ke InJourney akan rampung. Namun, diskusi terkait hal itu masih berlangsung intensif dan kini perseroan memproses penyusunan kajian serta mengeksplorasi opsi-opsi yang ada.
"Kami juga mau menyampaikan time frame-nya seperti ini. Tetapi begitu kami ngomong shareholders kan pemerintah. Pemerintah sekarang, mungkin juga lagi agak maju mundur memutuskan sesuatu yang mungkin tingkat criticality-nya sensitif," ujar Irfan ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2024).
Sebagai informasi, InJourney merupakan holding BUMN pada sektor pariwisata dan aviasi. InJourney telah memiliki sejumlah subholding, diantaranya adalah InJourney Airports untuk pengelolaan bandara, InJourney Airport Services yang mengelola bisnis kargo serta ground handling di bandara, dan lainnya.
Adapun, berbagai aspek substantif terkait rencana penggabungan itu sedang dikaji secara saksama dan berkelanjutan oleh Kementerian BUMN dan pemangku kepentingan lain.
Baca Juga
"Jadi, ya kami juga menunggu instruksi dari Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, langkah selanjutnya kapan akan dilakukan," jelasnya.
Lebih lanjut Irfan mengatakan, sejatinya wacana terkait penggabungan GIAA ke InJourney sudah muncul sejak 2023, tetapi rencana itu akhirnya mundur. Realisasinya pun ditargetkan dapat rampung tahun ini.
Di lain sisi, pergantian pemerintahan baru tahun usai Pilpres 2024 juga menjadi sebuah pertimbangan atasrencana aksi korporasi penggabungan maskapai pelat merah tersebut ke holding InJourney.
"Tahun lalu saya bilang dapat sinyal dari Kementerian di 2023. Sekarang 2023 sudah lewat, ya paling kita harapkan di 2024. Tapi kan 2024 ada pergantian pemerintah juga, kan? Ya, saya juga tidak memahami ini sensitivitas di pemegang saham seperti apa," pungkas Irfan.
Adapun, progres dari penjajakan ini akan disampaikan lebih lanjut jika terdapat perkembangan signifikan terkait realiasi rencana tersebut. Namun, secara garis besar, GIAA mendukung rencana penggabungan ke InJourney.
Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa Garuda Indonesia akan segera bergabung di bawah naungan InJourney. GIAA ditargetkan masuk sebagai bagian dari InJourney pada tahun ini.
Kartika atau akrab disapa Tiko menambahkan, proses restrukturisasi Garuda Indonesia juga telah rampung sepenuhnya. Dengan selesainya restrukturisasi tersebut, dia optimistis GIAA akan mencatatkan kinerja yang optimal pada laporan keuangannya.
"Garuda sudah tuntas restrukturisasi, nanti lihat laporan keuangannya bagus tahun ini," ujar Tiko kepada wartawan.
Sebagai informasi, per 31 Januari 2024 pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham pengendali GIAA menggenggam 64,53% atau setara 59,03 miliar saham. Sementara itu, masyarakat (non-warkat) mengempit 26,23% atau setara 24 miliar saham.
Saham GIAA stagnan di level Rp70 pada perdagangan sesi I Kamis (7/3/2024). Namun, secara year-to-date (YtD) saham GIAA menguat 1,45%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
