Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mendapatkan restu untuk memperpanjang tanggal pelunasan pokok utang obligasi dan sukuk.
Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan pemegang obligasi dan sukuk menyepakati perpanjangan tanggal pelunasan pokok Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap II Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah PUB I Tahap II Tahun 2021 untuk Seri A.
Adapun kesepakatan tersebut diraih melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) yang digelar di Jakarta, Jumat (16/2/2024).
“Dukungan pemegang obligasi dan sukuk menunjukkan kepercayaan diri dari para pemegang surat berharga yang memberikan dampak positif pada progres upaya penguatan fundamental WIKA,” ujar Mahendra dalam keterangan resmi.
Dia menambahkan bahwa restu para pemegang obligasi dan sukuk menyusul dukung dari perbankan melalui Master Restructuring Agreement (MRA) dan persetujuan restrukturisasi perseroan oleh pemegang saham melalui RUPSLB.
“Sejalan dengan kesepakatan tersebut, WIKA konsisten menunjukan komitmennya dengan tetap membayarkan bunga jatuh tempo obligasi dan sukuk PUB II Tahap II Tahun 2021 pada 18 Februari 2024 sebesar Rp46,5 miliar,” pungkasnya.
Baca Juga
Menurutnya, perseroan optimistis dukungan tersebut merupakan bagian dari langkah bersama semua pihak dalam memperkuat WIKA untuk menjalankan bisnis berkelanjutan, serta memberikan dampak positif kepada stakeholder dan manfaat kepada pemerintah.
Dalam perkembangan sebelumnya, WIKA bersama 11 lembaga keuangan telah menyepakati restrukturisasi yang tertuang dalam MRA dengan nilai outstanding sebesar Rp20,58 triliun.
Adapun, 11 lembaga keuangan yang menyepakati restrukturisasi WIKA adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Selanjutnya ada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank DKI, PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Di sisi lain, WIKA juga terus memperkuat tata kelola perusahaan. Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menyampaikan penguatan tata kelola perusahaan diyakini oleh jajaran manajemen sebagai hal fundamental dalam menjamin proses bisnis secara berkelanjutan.
“Dengan penguatan tata kelola, kami terus mengupayakan kepercayaan dari stakeholder, sehingga langkah transformasi WIKA ke depan akan terus didukung dan berjalan dengan baik,” tutur Agung Budi Waskito.
Manajemen WIKA melaporkan telah melakukan penguatan tata kelola dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, misalnya, WIKA memperluas cakupan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan melahirkan pedoman larangan benturan kepentingan.
Perseroan juga menyediakan kanal whistle blowing system (WBS) WIKA secara digital yang telah terintegrasi dengan KPK sejak tahun 2021 untuk penanganan pengaduan terkait gratifikasi.
Dalam hal pengadaan barang dan jasa, WIKA menerapkan prosedur sesuai asas transparansi dan akuntabilitas dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (e-proc) yang terintegrasi dengan situs web pengadaan.com dalam pemilihan mitra kerja.
Sementara itu, dalam pemilihan mitra kerja UMKM, emiten BUMN Karya ini memanfaatkan platform yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN yakni PADI UMKM.
_1652851581.jpg?w=348&h=261)
_1652851581.jpg?w=184&h=104)
