PGN (PGAS) Andalkan Bisnis LNG saat Terjadi Force Majeure dengan Gunvor

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelat merah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) akan mengandalkan opsi bisnis LNG dalam beberapa tahun ke depan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan gas bumi. Analis menilai diversifikasi bisnis LNG dapat mengatasi kondisi force majeure dengan Gunvor Singapore Ltd.

Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama menyatakan bahwa PGAS sedang berupaya secara aktif untuk mendiversifikasi portofolio pasokan gas bumi. Upaya ini mencakup penggunaan pasokan konvensional melalui pipa gas di dalam negeri serta opsi alternatif, termasuk LNG.

“Dengan profil sumber pasokan gas baru yang jaraknya cukup jauh dari demand eksisting yang terkonsentrasi di bagian barat Indonesia, maka LNG menjadi salah satu opsi utama,” kata Rachmat kepada Bisnis, baru-baru ini.

Pihak pemerintah, menurut Rachmat, juga terus berusaha meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi untuk pemakaian domestik, membuka peluang bagi PGAS untuk mendapatkan pasokan baru.

Rachmat berharap bahwa pasar domestik secara bertahap dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dari hulu ke hilir layanan gas bumi, menerima berbagai jenis sumber gas, dan mengatasi konsekuensi dari berbagai jenis pasokan seperti gas pipa, CNG, dan LNG.

Terkait kondisi force majeure, PGAS masih terlibat dalam koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Gunvor Singapore Ltd., untuk mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak.

Terkait dengan kasus force majeure dengan Gunvor, Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan menilai PGAS dinilai tidak akan membiarkan transaksi LNG dengan Gunvor menciptakan kerugian hingga senilai kontrak yang sudah disepakati.

Menurut Alfred, ada banyak informasi yang perlu dicermati terkait dengan isu PGAS dan Gunvor, salah satunya terkait potensi kerugian PGN yang disebut-sebut sangat besar tersebut.

“Hingga saat ini kita belum terkonfirmasi secara resmi berapa nilai kontrak penjualan LNG dari PGN kepada Gunvor. Tapi saya meyakini bahwa potensi kerugian yang banyak dispekulasikan di pasar modal itu tidak mencerminkan angka yang sesungguhnya,” kata Marolop.

Alfred mengatakan memberikan ilustrasi jika kontrak penjualan LNG antara PGAS dengan Gunvor bernilai 100, tentunya PGN akan mati-matian untuk mendapatkan pasokan LNG tersebut, berapapun harganya. Dengan begitu perusahaan tidak akan rugi hingga 100%.

Namun Marolop juga menilai bahwa PGAS tetap berpotensi untuk mengalami kerugian dari transaksi dengan Gunvor. Potensi itu justru datang dari pasokan LNG yang diterima PGAS dengan harga yang lebih tinggi.

“Yang namanya bisnis, apalagi di sektor migas yang tidak bisa diprediksi fluktuasi harganya, kerugian itu adalah bagian dari risiko bisnis,” imbuhnya.

Marolop juga menjelaskan bahwa kontrak jual beli gas selalu berdimensi jangka panjang. Sehingga tidak bisa mengukur untung rugi sebuah kontrak hanya dalam satu tahun kalender. Karena itu untuk menilainya harus sampai dengan kontrak tersebut berakhir.

Di sisi lain, PGAS sendiri telah melakukan beberapa aksi untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi portofolio dalam jangka panjang.

Salah satunya adalah melakukan revitalisasi Tangki Arun F-6004 untuk pemanfaatan Arun sebagai LNG Hub. Melalui revitalisasi tersebut, kilang LNG Arun nantiya akan menjadi LNG receiving and hub terminal berkelas dunia.

PGAS juga tengah menyiapkan bisnis clean and renewable energy melalui proyek biomethane plant development. Upaya dekarbonisasi kelapa sawit tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Untuk memenuhi pasokan dalam jangka panjang, PGAS baru saja meneken Perjanjian Jual-Beli Gas (PJBG) dengan Medco E&P Grissik Ltd (MEPG) yang bersumber dari Blok Corridor, Sumatera Selatan. Melalui kontrak berjangka waktu lima tahun ini, PGN akan memperoleh volume sebesar ± 410 BBTUD sejak jelang akhir Desember 2023 dan selanjutnya volume yang dialirkan akan menyesuaikan kemampuan produksi dari Blok tersebut.

Pakar sekaligus praktisi migas Hadi Ismoyo menilai manajemen PGAS semestinya mampu mengantisipasi fluktuasi harga migas dengan pengetahuan dan jaringan yang dimilikinya.

“Jika PGAS mengalami kerugian akibat memperoleh gas dengan harga beli yang lebih tinggi dibandingkan harga jual  hal itu merupakan hal yang wajar. Dengan catatan, seluruh mitigasi risiko dengan seluruh sumber daya dan jaringan yang dimiliki memang telah dilakukan,” imbuhnya.

Dalam persoalan kontrak antara PGAS dengan Gunvor, Hadi mengatakan, perlu diteliti kembali apa penyebab masalahnya. Yang jelas, para pihak perlu kembali duduk bersama untuk berunding dan mencapai solusi terbaik bagi semua pihak. Pemerintah sebagai pemegang saham akhir PGN diharapkan juga bisa membantu memberi solusi.

"Di tangan Pemerintah saat ini masih ada kesempatan untuk memasarkan LNG dari Tangguh Train 3, LNG Masela, LNG Kasuari Block, dan Gas Pipa dari Corridor. Tentu perlu dicari term condition yang cocok agar bleeding denda di sisi PGN bisa berkurang meski kerugian tidak mungkin dinolkan," ujar Hadi.