Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan rokok besar yang beralih ke produk-produk nikotin baru termasuk Philip Morris International dan British American Tobacco berpotensi dirugikan jika produk alternatif tembakau seperti vape menghadapi peraturan yang sama seperti rokok.
Philip Morris merupakan induk dari PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP), sedangkan British American Tobbaco adalah pengendali PT Bentoel Internasional Investama Tbk. (RMBA).
Mengutip Reuters, Kamis (14/12/2023), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak pemerintah untuk menerapkan pengontrolan terhadap vape dengan cara yang sama seperti tembakau, sebab vape membuat pengguna baru menjadi kecanduan nikotin.
Desakan WHO dinilai dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan tembakau yang mengembangkan produk nikotin alternatif, karena pembatasan yang lebih ketat dan meningkatnya kesadaran akan risiko kesehatan menekan bisnis rokok mereka.
Philip Morris sebagai perusahaan tembakau terbesar di dunia berdasarkan nilai pasar, telah memimpin peralihan ke alternatif merokok, membantu rasio harga terhadap pendapatan meningkat secara substansial dibandingkan dengan para pesaingnya.
“Hal ini juga berarti bahwa mereka akan mengalami kerugian paling besar jika peraturan yang ketat diterapkan pada produk nikotin secara lebih luas,” kata Pieter Fourie, manajer Global High Quality Fund Sanlam, yang mengelola saham-saham di sektor tembakau.
Baca Juga
Menurut Fourie, pada kasus investasi bagi perusahaan lain seperti Imperial Brands tidak akan terlalu terpengaruh oleh perubahan tersebut.
Imperial Brand mengatur ulang strateginya pada tahun 2021 untuk fokus pada bisnis inti tembakau, menurunkan aspirasinya terhadap produk nikotin baru setelah kehilangan beberapa target penjualan dan kehilangan pangsa pasar di divisi inti rokoknya.
Investasi Jumbo
British American Tobacco berinvestasi besar-besaran pada produk-produk alternatif, yang berfokus pada vaping dan nikotin oral. Perusahaan menargetkan 50% pendapatannya berasal dari produk-produk ini pada 2035. Sementara itu, target Philip Morris adalah dua pertiga pendapatan bersih dari produk-produk "bebas asap rokok" pada 2030.
Philip Morris menggelontorkan sebagian besar dana US$10,5 miliar yang telah mereka investasikan pada produk-produk "bebas asap" ke dalam produk tembakau yang dipanaskan (Heated tobacco product/HTP), yaitu alat yang memanaskan tembakau tanpa membakarnya, sebagai upaya untuk menghindari bahan kimia berbahaya yang dihasilkan melalui pembakaran.
Rekomendasi WHO mengenai vape muncul menjelang konferensi dua tahunan yang dihadiri 183 negara anggota perjanjian pengendalian tembakau global, yang akan dilaksanakan tahun depan, di mana negara-negara ini akan membahas produk nikotin baru termasuk vape dan tembakau yang dipanaskan.
WHO tidak memiliki wewenang atas peraturan nikotin nasional dan hanya memberikan panduan. Meskipun perjanjian ini bersifat mengikat, kecil kemungkinan pemerintah negara-negara anggotanya akan mengadopsi peraturan baru mengenai alternatif rokok sebagai bagian dari perjanjian dalam waktu dekat.
Hal ini karena perjanjian tersebut dikembangkan melalui konsensus, dan pemerintah di setiap negara mempunyai pandangan yang sangat berbeda mengenai pendekatan terhadap produk nikotin baru.
Beberapa negara seperti Inggris telah menempatkan vape sebagai prioritas utama dalam upaya kesehatan masyarakat untuk mengurangi kematian dan penyakit yang disebabkan oleh merokok. Di negara lain, di pasar besar seperti India, vape dan produk tembakau yang dipanaskan sama sekali dilarang.
“Negara-negara yang mengadopsi pedoman WHO secara sukarela cenderung melakukannya dengan kecepatan yang berbeda-beda,” kata Brett Cooper, Managing Partner di perusahaan riset ekuitas Consumer Edge .
Hal ini, lanjutnya, membuat perubahan global yang cepat dalam mengatur produk nikotin baru menjadi tidak mungkin terjadi.
Namun, setiap langkah menuju peraturan yang lebih ketat akan merugikan perusahaan tembakau dibandingkan saat ini, kata Cooper, sementara kehati-hatian dari WHO mempersulit mereka untuk melobi peraturan yang lebih menguntungkan secara global.
Kompetisi
Analis seperti Cooper maupun Fourie menyatakan bahwa permintaan konsumen terhadap nikotin kemungkinan besar tidak akan berkurang dalam waktu dekat.
“Kecuali jika Anda benar-benar menjadikan nikotin sebagai zat terlarang, maka perusahaan-perusahaan ini mempunyai peluang pasar di masa depan,” kata Steve Clayton, kepala dana ekuitas di Hargeaves Lansdown, yang memegang saham perusahaan tembakau.
Mengontrol produk nikotin baru juga terbukti sulit di banyak negara.
Di Amerika Serikat, produsen dari Tiongkok telah membanjiri pasar dengan vape beraroma ilegal dalam beberapa tahun terakhir, memanfaatkan lemahnya penegakan hukum setelah regulator berusaha menekan rokok elektrik.
Australia, di mana pengguna vape memerlukan resep untuk mendapatkan rokok elektrik yang mengandung nikotin, juga sedang berjuang melawan membanjirnya produk ilegal.
Hal ini membuat perusahaan-perusahaan tembakau bersaing dengan pemain-pemain kecil yang sering kali mengabaikan peraturan.
Clayton dan Chris Beckett, kepala penelitian di Quilter Cheviot, mengatakan bahwa lebih banyak peraturan dengan penegakan yang tepat sebenarnya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tembakau besar.
Hal ini akan meningkatkan hambatan masuk dan mengurangi persaingan, membantu perusahaan tembakau meniru keunggulan yang mereka miliki dengan rokok, kata Beckett, termasuk kemampuan untuk menetapkan harga tinggi.
