Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan harga minyak mentah dunia yang diproyeksikan kian memanas di tengah kondisi geopolitik dari perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah antara Israel dan Hamas Palestina membuat pemerintah mulai khawatir.
Terlebih, harga minyak mentah dunia diperkirakan bisa melesat ke level tertinggi US$150 per barel jika perang Israel dan kelompok milisi Hamas Palestina itu meluas dan melibatkan sejumlah negara Timur Tengah lainnya, seperti Lebanon, Suriah, hingga Iran.
Namun, pemerintah tengah mengantisipasi potensi perang yang mungkin merembet ke beberapa negara lainnya di kawasan tersebut, meskipun belakangan harga minyak mentah Brent masih berada di kisaran US$89 per barel.
Ulasan tentang antisipasi yang disiapkan pemerintah terkait dengan proyeksi harga minyak mentah dunia yang dapat menyentuh angka US$150 per barel karena kondisi geopolitik dari perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Rabu (25/10/2023):
Semringah Industri Properti Berkah Angin Segar Insentif PPN DTP
Presiden Joko Widodo kembali memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap properti residensial komersial atau nonsubsidi di bawah Rp2 miliar.
Adapun, pada saat pandemi Covid-19 dari 2021 hingga September 2022, pemerintah memberikan insentif PPN DTP untuk sektor properti dengan harga di bawah Rp2 miliar. Pemerintah juga memberikan insentif untuk perumahan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memberikan bantuan uang adminsitrasi senilai Rp4 juta.
Sejumlah insentif tersebut sebagai upaya untuk mendongkrak daya beli hingga ekonomi nasional di tengah tren suku bunga tinggi. Dengan adanya insentif properti itu tentunya juga akan mengerek sejumlah sektor turunan.
Setidaknya, terdapat 114 sektor turunan yang akan terdongkrak kebutuhannya seperti semen, batu bata, pasir, kayu, pintu, kaca, hingga keramik. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan insentif bebas 100% PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar tersebut akan diberlakukan sampai dengan Juni 2024.
Kemudian, setelah Juni 2024 hingga akhir tahun depan, insentif PPN DTP menjadi 50%. Selain itu, demi keadilan pemerintah juga akan memberikan insentif berbentuk bantuan biaya administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah.
Ketar-Ketir RI Tersulut Harga Minyak Mentah yang Kian Memanas
Berdasarkan data Bloomberg yang dikutip Bisnis.com, Senin (23/10/2023), harga minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak Desember 2023 melemah 1,09% atau 0,96 poin menjadi US$87,12 per barel pada pukul 13.59 WIB.
Tidak jauh berbeda, harga minyak Brent kontrak Desember 2023 juga melemah 0,89% atau 0,82 poin ke US$91,34 per barel. Harga minyak WTI telah diperdagangkan mendekati US$87 per barel setelah naik dua minggu berturut-turut, dan minyak Brent telah menukik di bawah US$92 per barel.
Adapun, Indonesia selama ini banyak mengimpor minyak mentah dari wilayah sekitar Timur Tengah. Sepanjang tahun lalu saja, Indonesia tercatat mendatangkan minyak mentah sebanyak 4,19 juta ton dari Arab Saudi dengan nilai sebesar US$3,12 miliar.
Selain dari Arab Saudi, Indonesia juga menjadi konsumen minyak mentah dari Nigeria, Angola, Gabon, Aljazair, dan Azerbaijan.
Meski ketegangan antara Israel dan Hamas belum berdampak besar terhadap harga minyak dunia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya perang dalam rentang waktu cukup panjang yang bisa berpengaruh terhadap impor minyak mentah dan BBM Indonesia.
Alasan IPO J&T di Hong Kong Melanggar UU Investasi Indonesia
Pencatatan saham IPO J&T Global Express Ltd. di Hong Kong berisiko gagal karena disinyalir melanggar aturan investasi yang berlaku di Indonesia. Perusahaan ini adalah perseroan terbatas yang terdaftar di Cayman Island.
Pengacara Frank Hutapea yang menjadi bagian dari Hotman Paris & Partner menyebutkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh J&T Global Express Ltd.
Menurutnya, dalam prospektus IPO J&T Global Express Ltd. disebutkan bahwa mereka tidak memiliki selembar saham pun pada perusahaan PT Global Jet Express atau induk J&T yang beroperasi di Indonesia.
“Di prospektus mereka mengakui tidak punya satu saham pun di Indonesia. Padahal anggaran dasar J&T statusnya adalah penanaman modal dalam negeri [PMDN],” ungkapnya pada Selasa (24/10/2023).
Frank menambahkan berdasarkan catatan di Kemenkumham, induk J&T dimiliki oleh PT Cakrawala Lintas Benua dan PT Sukses Indo Investama yang masing-masing memiliki saham 15% dengan modal disetor Rp1,5 miliar.
Di atas kedua perusahaan itu ada Robin Lo dan Effendy yang menjadi pengendali kedua entitas. Artinya, tidak ada nama J&T Global Express Ltd. sebagai pemegang saham atas pencatatan saham J&T di bursa Hong Kong.
Akan tetapi dalam prospektus tersebut, mereka mengakui telah mengendalikan J&T melalui klausul atau perjanjian yang mengikat tanpa harus memiliki satu lembar saham pun. Manajemen J&T Global Express Ltd. pun menyebutkan dalam prospektus bahwa mereka dibatasi oleh UU yang mengatur kepemilikan asing di Indonesia.
Itu sebabnya, mereka menggunakan perjanjian-perjanjian yang mempunyai kontrol terhadap kegiatan finansial dan operasional terhadap perusahan-perusahaan di Indonesia yang disebut sebagai entitas konsolidasi yang terafiliasi melalui perjanjian.
Strategi Jokowi Merangsang Gairah Ekonomi RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menggunakan tekanan global sebagai alasan menambah insentif ekonomi di pengujung tahun ini, jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apalagi, nilai tukar rupiah tengah dalam tekanan dolar AS.
Presiden bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tengah membahas rencana perilisan paket kebijakan atau insentif di sektor properti guna menggairahkan ekonomi di tengah tekanan gobal.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memastikan bahwa adanya paket tersebut tidak akan memperlebar defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), meski artinya membutuhkan anggaran lebih banyak.
“Tidak [defisit tidak melebar], akan lebih rendah dari 2,3%,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Dia mengatakan saat ini Indonesia tengah berusaha menghalau tekanan global mulai dari suku bunga The Fed, nilai tukar tupiah yang melemah, dan dinamika geopolitik yang berisiko menghambat ekonomi dalam negeri.
Indonesia sendiri telah mencanangkan defisit sebesar 2,84% untuk 2023. Sementara hingga pertengahan tahun ini, Febrio melaporkan outlook defisit pada akhir 2023 mendatang akan semakin rendah di level 2,3%.
Menanti Adaptasi S-Commerce Menangkap Cuan
Larangan media sosial yang merangkap platform perdagangan (social commerce), seperti TikTok Shop, tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang diundangkan pada 26 September 2023.
Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. PMK 96 ini merupakan revisi atas PMK Nomor 199/PMK.010/2019.
Perubahan regulasi memang membuat platform s-commerce, semacam Tiktok, mengadaptasi model bisnisnya. Hal itu pun bukan hal yang sulit dilakukan, mengingat sumber daya besar yang dimilikinya, demikian pula potensi cuannya.
Hal ini seiring dengan tren belanja daring di Indonesia diperdiksi terus meningkat. Bahkan, tidak hanya karena faktor generasi muda yang semakin melek teknologi, konsumen lebih tua juga makin adaptif dengan penggunaan e-commerce.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
