Top 5 News BisnisIndonesia.id: Prospek Emiten Sawit hingga Klaim Angka Deforestasi Jokowi

Berita pilihan: menilik prospek emiten sawit hingga membuktikan omongan Presiden Jokowi soal angka deforestasi
Kebun Sawit. /Sinar Mas Agribusiness
Kebun Sawit. /Sinar Mas Agribusiness

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten perkebunan sawit masih diselimuti prospek suram menuju paruh kedua 2023. Harga yang lebih rendah daripada 2022 dan produksi yang diperkirakan turun efek siklus dan risiko fenomena El Nino mempersempit peluang untuk mengerek kinerja.

Sepanjang kuartal I/2023, mayoritas emiten sawit dan pengelola minyak sawit mentah melaporkan penurunan pendapatan bersih dan laba.

Data yang dihimpun Bisnis memperlihatkan koreksi pendapatan terdalam dialami oleh PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT) dengan penurunan sebesar 43,36 persen year-on-year (YoY) dari Rp3,3 triliun pada kuartal I/2022 menjadi Rp1,87 triliun pada kuartal I/2023.

Laba bersih CBUT ikut tergerus 2,31 persen menjadi Rp61,26 miliar selama periode ini. Meski begitu, tidak semua emiten melaporkan penurunan pendapatan.

Berita tentang prospek emiten perkebunan sawit menjadi salah satu berita pilihan BisnisIndonesia.id hari ini, Selasa (23/5/2023). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:

 

Surplus Neraca Transaksi Berjalan Menyempit, NPI Masih Positif

Neraca pembayaran Indonesia pada kuartal I/2023 diprediksi masih akan mengalami surplus. Sementara itu,  neraca transaksi berjalan Indonesia kuartal I/2023 yang diprediksi berlanjut surplus akan mengalami penyempitan. Penyempitan surplus neraca transaksi berjalan (current account) kuartal I/2023 terkait dengan penurunan surplus neraca perdagangan.

Normalisasi harga komoditas ekspor serta pelemahan aktivitas ekonomi negara mitra dagang utama Indonesia menjadi faktor menciutnya neraca perdagangan. 

Surplus neraca transaksi berjalan pada kuartal I/2023 diperkirakan Josua Pardede mencapai US$3,8 miliar atau 1,1 persen terhadap PDB.

“Surplus lebih rendah dibandingkan dengan surplus transaksi berjalan pada kuartal II/2022 hingga kuartal IV/2022, dipengaruhi oleh tren penurunan surplus neraca perdagangan,” ujar Kepala Ekonom Bank Permata ini kepada Bisnis, Minggu (21/5/2023).

 

Mengukur Kesaktian Rayuan Jokowi Tarik Investor Masuk Bangun IKN

Pemerintah tengah menggeber rayuan manis kepada sejumlah negara untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu dikarenakan hingga saat ini belum ada realisasi investasi swasta di IKN Nusantara.

Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar pada 17 Agustus 2024 peringatan HUT ke-79 RI dapat diselenggarakan di halaman Istana Kepresidenan yang berada di IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan, Jokowi menekankan agar pada Agustus 2024 IKN sudah menjadi sebuah kota modern yang hidup.

Pemerintah membutuhkan uluran tangan dan bahu membahu dari investor dan juga pengembang. Pasalnya, total kebutuhan anggaran IKN Nusantara mencapai Rp466 triliun yang terdiri sebesar 20 persen dipenuhi melalui APBN, sedangkan 80 persen sisanya diupayakan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KBPU) serta swasta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku sampai saat ini belum ada realisasi investasi IKN dari pihak swasta. Kebanyakan investasi baru yang masuk mentok hanya berupa komitmen letter of intent (LOI).

 

Prospek Emiten Sawit di Tengah Pukulan Bertubi Sentimen Negatif

Berbagai sentimen negatif pada produksi dan harga sawit pada 2023 membuat Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani, tidak merekomendasikan saham-saham CPO kepada investor.

“Secara umum komoditas sedang turun tahun ini dan outlook-nya negatif, termasuk sawit yang harganya dalam tren penurunan sejak awal Maret dan belum tentu kapan bottom-nya,” kata Arjun, Sabtu (20/5/2023).

Berdasarkan data Bursa Malaysia, harga penyelesaian (settlement price) pada 18 Mei 2023 bertengger di 3.392 ringgit per ton, turun 5,85 persen dibandingkan dengan harga sepekan sebelumnya yang mencapai 3.603 ringgit per ton.

“Ketidakpastian terkait kondisi ekonomi global serta kondisi permintaan memberi dampak negatif pada emiten komoditas seperti CPO. Jadi, saya tidak merekomendasikan pada saat ini,” katanya.

 

Dilema Gunung Es Utang Daerah dan Ambisi Pemerataan Xi Jinping

Utang pemerintah daerah China makin mengkhawatirkan, menjadikan pemangkasan fasilitas daerah sebagai dampaknya. Hal itu juga meningkatkan lebarnya gap pembangunan di kota dan daerah.

Salah satu contoh daerah yang utangnya paling menggunung adalah Hegang, kota kecil penghasil batu bara di China bagian timur laut. Kota itu mencatatkan utang lebih dari dua kali lipat pendapatan fiskalnya. Kondisi Hegang sempat menjadi berita utama hampir 18 bulan lalu.

Alhasil, seluruh penduduk dari mulai guru sekolah hingga petugas kebersihan jalanan di Hegang mengeluhkan berkurangnya sistem pemanas ruangan, rumor pemutusan hubungan kerja, dan pembersih jalan mengalami penundaan gaji mereka selama dua bulan.

Pemangkasan belanja daerah untuk fasilitas umum inilah yang menjadi paling dikhawatirkan daripada kemungkinan gagal bayar itu sendiri. Pasalnya, hal itu bisa memperlebar gap kemajuan daerah dan kota yang sudah sangat besar.

 

Membuktikan Ucapan Jokowi Soal Angka Deforestasi RI ke Uni Eropa

Presiden Joko Widodo mengemukakan data deforestasi Indonesia yang telah mengalami penurunan drastis di sela pertemuan dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Ursula von der Leyen di Hiroshima, Jepang. Lalu bagaimana faktanya?

Dari pertemuan singkat pada Minggu (21/5/2023) itu, Presiden mengemukakan sejumlah isu kepada perwakilan Eropa. Dorongan penyelesaian kerja sama Indonesia EU-CEPA, serta permintaan agar kawasan menerapkan kebijakan EU Deforestation Regulation (EUDR) secara transparan dan objektif.

Regulasi terbaru Eropa menghendaki komoditas yang masuk ke kawasan itu bebas dari produk deforestasi. Maksudnya, hasil perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, daging serta produk turunan yang masuk ke Uni Eropa wajib melalui uji tuntas bebas deforestasi terlebih dahulu.

Jokowi menyebut bahwa sejak awal Indonesia telah menyatakan keberatan atas aturan tersebut. Sebab, regulasi ini dipandang dapat menghambat perdagangan dan merugikan petani kecil di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper