Penjualan Alkohol (DLTA) Pecah Rekor saat Masa Anies Baswedan Menjabat Ketimbang Ahok

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menerima guyuran dividen dari produsen Bir Anker PT Delta Djakarta Tbk. (DLTA) untuk tahun buku 2022. Statusnya sebagai pemegang saham membuat Pemprov DKI Jakarta tidak pernah absen menerima dividen dari DLTA, baik pada saat kepemimpinan Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Untuk tahun buku 2022, DLTA memutuskan untuk membagikan dividen tunai dengan nilai total sebesar Rp260,21 miliar atau Rp325 per saham setelah masa jabatan Anies Baswedan berakhir tahun lalu. Pemprov DKI Jakarta yang mengempit 26,25 persen saham DLTA diestimasi akan mengantongi dividen sebesar Rp68,31 miliar.

Jika dirunut kembali, konsistensi DLTA membagikan dividen terjadi di tengah fluktuasi kinerja. Pada masa kepemimpinan Anies Baswedan kurun 2017 sampai dengan 2022, DLTA mencetak rekor penjualan bersih tertinggi dalam 10 tahun. Mereka membukukan penjualan bersih sebesar Rp893,0 miliar pada 2018, lebih tinggi daripada rekor sebelumnya pada masa kepemimpinan Ahok 2014 sebesar Rp879,25 miliar.

Performa penjualan saat itu juga mengantarkan laba bersih DLTA menjadi yang tertinggi pada masa kepemimpinan Anies Baswedan, yakni di angka Rp338,06 miliar. Pada 2014 atau saat Ahok pertama kali mengisi jabatan gubernur menggantikan Joko Widodo, laba bersih DLTA bertengger di Rp282,58 miliar.

Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibu Kota turut diwarnai dengan janji divestasi pada saham DLTA. Dalam paparan publik Juni 2022, Komisaris Utama DLTA Roy Tumpal Pakpahan mengatakan proses pelepasan saham Delta Djakarta masih berlanjut dan menanti keputusan parlemen DKI Jakarta.

“Posisi terakhir proses pelepasan saham, tetap seperti yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan. Program penjualan saham DLTA memang menjadi program prioritas yang merupakan janji kampanye sampai sekarang tidak pernah dicabut. Keputusannya tetap dijual,” kata Roy saat itu.

Dia menjelaskan kajian pelepasan aset Pemprov DKI Jakarta di DLTA berupa kepemilikan saham sebanyak 210,20 juta lembar saham telah diberikan oleh Badan Pembinaan BUMD kepada DPRD DKI Jakarta sejak 2021.

“Namun sampai saat ini DPRD belum memberikan keputusan persetujuan atas rencana pelepasan saham ini. Jadi bolanya Sekarang ada di DPRD Jakarta karena sesuai aturan UU, semua aset milik Pemda, termasuk saham itu tidak bisa dijual ke pihak ketiga tanpa persetujuan DPRD,” jelasnya.

Terlepas dari rencana pelepasan saham ini, Roy mengatakan Delta Djakarta masih memberikan kontribusi yang signifikan pada pemasukan daerah. Sebagai contoh, dividen tahun buku 2021 mencapai Rp60,1 miliar atau naik 13 persen daripada 2020 sebesar Rp52,5 miliar.

Sampai saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menjadi salah satu pemegang saham mayoritas DLTA dengan jumlah saham yang dikempit mencapai 210,20 juta. Jumlah saham ini hanya lebih sedikit dibandingkan dengan pemegang saham pengendali yakni San Miguel Malaysia yang menguasai 467,06 juta lembar.

Selepas kepemimpinan Anies Baswedan, Delta Djakarta melaporkan adanya penurunan pendapatan sebesar 1,2 persen dari Rp198,8 miliar pada kuartal I/2022 menjadi Rp196,5 miliar pada kuartal I/2023. Manajemen menjelaskan penurunan tersebut dipicu pengetatan penjualan selama momentum Ramadan yang membuat permintaan lebih rendah.

“Dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan margin keuntungan, kami telah menerapkan penyesuaian harga pada Mei 2023. Kami juga akan terus berupaya memperbaiki struktur biaya kami,” jelas manajemen saat paparan publik pekan lalu.

Berikut perkembangan kinerja Delta Djakarta (DLTA) pada masa kepemimpinan Anies Baswedan (2017—2022) dan Ahok (2014—2017) :

Keterangan :

* : dalam jutaan rupiah

** : dalam rupiah penuh