Bisnis.com, MANGUPURA - Perusahaan BUMN PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III menyiapkan subholding bidang kelapa sawit PalmCo untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering pada akhir tahun 2023. PTPN menunjuk Mandiri Sekuritas sebagai underwriter dan McKinsey sebagai konsultan dalam IPO ini.
Direktur PTPN III Dwi Sutoro mengatakan IPO PalmCo ini dilakukan untuk memperkuat hilir PalmCo. Menurutnya, dana perolehan IPO PalmCo nantinya akan digunakan untuk mendukung investasi memperkuat hilir PalmCo.
"IPO-nya akan dibantu Mandiri Sekuritas, dan konsultannya McKinsey. Yang dilepas berapa persen, kami belum bisa ngomong. Intinya apa yang akan kami keluarkan itu untuk memperkuat hilir kami," kata Dwi di Mangupura, Bali, Selasa (7/3/2023).
Menurutnya, saat ini PTPN tengah mengusahakan untuk merampungkan pembentukan holding PalmCo sebelum Juni. Setelah subholding terbentuk, secara pararel pada akhir tahun IPO akan dilakukan oleh PalmCo.
Meski demikian, IPO PalmCo ini masih akan mencermati kondisi makro ekonomi akan seperti apa. Menurut Dwi, jika kondisi makro ekonomi Indonesia masih seperti saat ini di akhir tahun, maka IPO PalmCo akan dilaksanakan sesuai jadwal.
"Tetapi kalau ekonominya memburuk, pasti kami tunda. Tapi ada poin melakukan IPO 2024 itu sangat tidak favourable karena menjadi masalah. Kami kejar IPO di 2023," ucapnya.
Baca Juga
Dia melanjutkan, PalmCo melakukan IPO untuk memperbaiki tata kelola perusahaan. Dia berharap dengan IPO, perubahan yang terjadi bisa berkelanjutan, dengan pengawasan yang makin banyak, yang tidak tergantung dari pergantian pemerintahan, hingga pergantian menteri.
"IPO ditargetkan tahun ini, pasti semester II/2023. Tetapi kalau kondisi tiba-tiba buruk, pasti akan mundur. PalmCo dengan atau tanpa IPO, PalmCo akan dibentuk dulu, yang penting sub holding dibentuk dulu," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan Kementerian BUMN tengah menyiapkan aksi korporasi bagi Palm Co untuk mengamankan persediaan minyak kelapa sawit dalam negeri, dengan target memiliki pangsa pasokan minyak kelapa sawit hingga 10-15 persen.
“Ini belajar dari kemarin minyak goreng mahal, kita operasi pasar ngos-ngosan, karena pangsa pasokan kita cuma 3 persen. Nah kalau kita bisa 10 persen-15 persen, private sector tetap kita dorong, kita tidak mau monopoli market. Tapi kalau nanti ada kejadian minyak goreng mahal, BUMN bisa membantu,” kata dia.
