Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga menegaskan tidak ada BUMN rugi yang mendapatkan penyertaan modal negara (PMN). Selain itu, kebanyakan PMN dipakai untuk penugasan.
Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan suntikan modal negara hanya dilakukan berhubungan dengan penugasan atau aksi korporasi pengembangan usaha.
"Di perusahaan di dunia pasti ada aksi korporasi butuh dana-dana, biasanya kalau terbuka, dia IPO atau rights issue, kalau perusahaan tertutup ada penambahan modal dari pemegang saham, tidak mungkin aksi korporasi besar tanpa dana tambahan, bisa publikasi surat berharga," urainya dalam diskusi Ngopi BUMN, Kamis (29/9/2022).
Pola umum tersebut lanjutnya, jika dilakukan oleh BUMN, sehingga pemerintah sebagai pemegang modal BUMN tentu dapat menyuntikan modal baru bagi BUMN dalam rangka aksi korporasi termasuk penugasan.
Menurutnya, BUMN tidak hanya mencari keuntungan, dalam konteks penugasan, BUMN juga wajib membuka pasar baru, membuka ruang-ruang ketika belum ada pemain swasta masuk.
"Selama tiga tahun terakhir ini, mungkin tidak ada BUMN yang diberikan anggaran kalau dia mengalami kerugian. Satu atau dua, dahulu ada Garuda Indonesia dengan dana kecil sekali sekitar Rp1 triliun,"tuturnya.
Baca Juga
Menurutnya, selain GIAA, ada Jiwasraya yang merupakan BUMN rugi mendapatkan suntikan PMN. Alasannya, PMN ini terkait dengan kewajiban terhadap nasabah, karena terkait publik, pemerintah masuk sebagai solusi.
Pada 2023, BUMN sudah mendapatkan persetujuan PMN senilai Rp41,31 triliun. Dari persetujuan Rp41,31 triliun, di antaranya PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan Rp28,9 triliun, PLN sebesar Rp10 triliun, Defend ID Rp1,75 triliun, Airnav Rp0,66 triliun.
Dari nilai PMN yang disetujui tersebut, seluruhnya merupakan bentuk penugasan. Selain itu, Kementerian BUMN juga mendapatkan alokasi cadangan investasi senilai Rp5,7 triliun, yang pengalokasiannya masih menunggu hasil rapat dengan DPR.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan terdapat 5 perusahaan yang perlu dialokasikan kembali, PT KAI, DAMRI, ID FOOD, IFG, InJourney, dan ReAsuransi.
"Kami menginginkan tetap diupayakan ada tambahan Rp7,88 triliun totalnya Rp13,8 triliun, sejak awal ditekankan, modal Askrindo dan Jamkrindo yang tahun depan KUR [kredit usaha rakyat] ditingkatkan menjadi Rp420 triliun artinya dengan peningkatan KUR perlu ada bantalan restrukturisasi asuransi sebagai bantalan fundamental modalnya," jelasnya dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Rabu (21/9/2022).
Erick mengkhawatirkan ketika cadangan investasi senilai Rp5,7 triliun digunakan untuk Jamkrindo dan Askrindo, BUMN lain tidak bisa mendapatkan jalan suntikan modal baru.
Dia berharap setelah total PMN senilai Rp47,07 triliun diketuk palu, Komisi VI dapat membantu mendukung permintaan tambahan Rp7,88 triliun yang bisa berasal dari realokasi anggaran dari pendanaan lainnya.
"Ini bisa didiskusikan dengan pimpinan DPR, kami juga bicarakan dengan pimpinan saya, Menko dan Menteri Keuangan menyelaraskan penggunaan dana buat KUR diharapkan jadi terobosan, ketika recover Covid-19 yang sudah berjalan dan juga geopolitik yang pengaruhi suplai chain perdagangan secara keseluruhan," terangnya.
Menurutnya, jika sejumlah BUMN tidak mendapatkan PMN, BUMN tersebut tetap diberi penugasan oleh Pemerintah. Sebagai contoh, IDFOOD yang diminta menjadi pengambil hasil produk pertanian.
"Kami sosialisasi penugasan baru lagi, tidak lain ada konteksnya dengan penyehatan perusahaan pangan tersebut," terangnya.
Erick menjelaskan, tambahan PMN sebesar Rp7,88 triliun tersebut diperlukan untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) serta untuk mendukung keberlangsungan BUMN. Jika cadangan investasi dan tambahan PMN tersebut mendapat persetujuan, maka total tambahan PMN yang akan diperoleh adalah Rp13,58 triliun.
Sejumlah proyek yang akan didanai dengan PMN tersebut adalah IFG untuk penguatan modal Askrindo dan Jamkrindo guna penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp6 triliun.
Kemudian Reasuransi Indonesia (IndonesiaRe) dengan kebutuhan dana Rp3 triliun. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapat rating internasional serta penguatan kapasitas bisnis perusahaan.
Kemudian, PMN sebesar Rp1,66 triliun akan dialokasikan ke PT Hutama Karya (Persero) terkait penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Erick menuturkan, jumlah PMN yang sudah disetujui untuk Hutama Karya adalah Rp28,90 triliun dari usulan Rp30,56 triliun.
“Untuk Hutama Karya kami tetap meminta Rp30 triliun supaya jalan tol sampai Jambi tuntas,” kata Erick.
Kemudian, dana PMN Rp1,4 triliun akan dialokasikan ke In Journey untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Tanamori. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pemenuhan ekuitas di KEK Sanur serta pengembangan infrastruktur IT In Journey.
Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI akan mendapatkan PMN Rp1 triliun untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia dalam pembiayaan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan penguatan keuangan PT KAI.
Terakhir, PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID FOOD mendapatkan suntikan PMN Rp520 miliar untuk investasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
