Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Australia akan melakukan peninjauan terhadap aset kripto yang beredar di dalam negeri untuk meningkatkan aturan di industri ini.
Dilansir Bloomberg pada Senin (22/8/2022), Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers mengatakan Pemerintah akan melakukan pemetaan token kripto sebagai prioritas tahun ini untuk membantu mengidentifikasi token aset digital mana yang digunakan di Australia dan bagaimana aset tersebut harus diatur.
Chalmers mengatakan pemerintah Partai Buruh yang baru akan meninjau kesenjangan dalam kerangka peraturan dan perizinan Australia, serta meninjau struktur organisasi dan memeriksa kewajiban adanya aset jaminan untuk kustodian aset kripto pihak ketiga.
Selain itu, pemerintah juga akan meninjau perlindungan konsumen tambahan. Adapun bahwa makalah konsultasi publik tentang rencana ini akan segera dirilis dalam waktu dekat.
“Dengan menjamurnya aset crypto – iklan crypto dapat dilihat terpampang di seluruh acara olahraga besar – kami perlu memastikan konsumen yang terlibat dengan crypto mendapat informasi dan perlindungan yang memadai,” katanya.
Sebuah laporan oleh komite parlemen Australia ke dalam industri cryptocurrency pada Oktober 2021 mengatakan salah satu masalah utama dalam mengatur mata uang digital adalah kurangnya definisi standar dan klasifikasi oleh regulator nasional dan internasional.
Baca Juga
Pemerintahan Australia sebelumnya di bawah Scott Morrison merencanakan untuk menguraikan kerangka kerja cryptocurrency yang digunakan untuk mengatur dan melisensikan industri menjelang kekalahan pemilihannya pada bulan Mei.
CEO BTC Markets Caroline Bowler mengatakan ada banyak manfaat tambahan yang didapat dari pemetaan token cryptocurrency ini.
“Ini akan memberikan kejelasan yang lebih besar kepada investor crypto; membantu perusahaan dalam mengembangkan inovasi berbasis blockchain mereka sendiri; memberikan panduan untuk pertukaran mata uang digital; serta membantu regulator dalam membentuk rezim regulasi yang tepat,” ungkapnya.
