Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah meningkatkan dana pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp338 triliun pada 2022. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi dengan lembaga terkait dalam penyaluran pembiayaan dan pendampingan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Investasi terus mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini seiring dengan upaya pemerintah menciptakan ekonomi kerakyatan dengan rantai pasok yang berkelanjutan.
“Tentunya tugas antar kementerian tidak saling tumpang tindih. Kami di Kementerian BUMN fokus di pembiayaan dan pendampingan, jika memungkinkan kami juga berusaha membuka pasar untuk pelaku usaha,” jelasnya pada Rabu (6/7/2022).
Seiring dengan hal tersebut, pemerintah juga meningkatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pembiayaan UMKM menjadi Rp338 triliun. Jumlah tersebut naik dibandingkan KUR pada 2021 sebesar Rp260 triliun.
Ke depannya, pemerintah menargetkan pembiayaan perbankan untuksektor UMKM mencapai 30 persen pada tahun 2024. Selanjutnya, Erick mengatakan seluruh pembiayaan perbankan UMKM harus mencapai 50 persen.
Ia berharap, pelaku usaha kecil dan menengah dapat memanfaatkan fasilitas ini sebaik mungkin. Apalagi, proses pengajuan KUR kini juga semakin dipermudah melalui Online Single Submission (OSS) agar penyaluran kredit lebih tepat sasaran.
Baca Juga
Erick melanjutkan, jumlah nasabah di bawah grup BRI PNM Mekar bertambah 7,1 juta nasabah selama pandemi virus corona.
"Ibu-ibu di desa yang pinjamannya Rp1 juta - Rp4 juta di bawah grup BRI PNM mekar bisa tumbuh saat covid 7,1 juta. Artinya, kalau kita mau kita bisa, di saat yang sulit ekonomi kita tumbuh," katanya.
Erick melanjutkan, UMKM harus terus dikembangkan seiring dengan perusahaan-perusahaan besar yang ditargetkan dapat menjadi pemain global. Menurutnya, kesinambungan antara sektor UMKM dan perusahaan besar sangat penting antara perusahaan besar sangat penting untuk mendorong ekonomi kerakyatan.
"Ekonomi yang kita bangun ini harus seimbang dan Bapak Presiden menekankan bahwa kita bukan negara kapitalis, bukan negara oligarki, tetapi negara yang jelas punya pondasi yang kuat yang didorong ekonomi kerakyatan UMKM," ujar Erick.
