Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2023. Namun, DPR RI masih mendalami usulan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp73,26 triliun.
Pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp232 miliar, yang terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp162 miliar dan program pengembangan dan pengawasan BUMN Rp69 miliar.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan besaran pagu indikatif tersebut selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp79 miliar.
Usulan tambahan anggaran tersebut untuk dapat mendukung pencapaian target kinerja 2023 terdiri atas, peningkatan kapasitas Executive Talent Management sebesar Rp1,4 miliar, renovasi gedung serta kebutuhan operasional lainnya Rp25 miliar, pembangunan PLTS sebesar Rp6 miliar, penguatan sistem informasi Rp38 miliar, implementasi Big Data Infrastructure sebesar Rp3 miliar dan biaya lain-lain sebesar Rp6 miliar.
"(Biaya lain-lain) ada untuk peningkatan program TJSL (tanggung jawab sosial dan lingkungan), ada benchmark SDG's (Sustainable Development Goal’s), perbaikan tata kelola BUMN dan lain-lain tadi dan monitoring PSN (Proyek Strategis Nasional)," jelas Aria Bima, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (7/6/2022).
Terkait Penyertaan Modal Negara (PNM), Komisi VI DPR RI akan mendalami usulan PMN Tunai tahun 2023 kepada 10 perusahaan BUMN serta PNM Non-Tunai tahun 2023 kepada 2 perusahaan BUMN. Selain itu, Komisi VI juga akan mendalami inisiatif corporate action yang akan dilakukan 7 perusahaan BUMN.
Baca Juga
Sementara itu, Kementerian BUMN mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp73,26 triliun kepada 10 BUMN pada 2023. Pengajuan PMN ini masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023.
Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo menjelaskan PMN terbesar akan disalurkan ke PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp30,56 triliun yang dipakai membangun lanjutan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Nilai PMN Hutama Karya ini lebih rendah dibandingkan pengajuan awal yang sebesar Rp36,78 triliun.
"Hal ini, karena optimasi pendanaan dari kerja sama asset recycling jalan tol dengan INA," ujar Kartika dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6/2022).
Pria yang akrab disapa Tiko ini melanjutkan, PMN juga diberikan ke Holding Aviasi dan Pariwisata sebesar Rp9,5 triliun yang digunakan untuk permodalan, hingga pengembangan infrastruktur aviasi, serta penyelesaian pembangunan KEK Mandalika.
Kemudian, Holding BUMN Asuransi atau IFG juga mendapatkan PMN sebesar Rp6 triliun untuk penugasan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.
"Selain itu, KAI juga diusulkan mendapatkan BUMN Sebesar Rp4,1 triliun untuk setoran modal dalam penambahan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung," terangnya.
Adapun PMN tunai juga diberikan ke Holding BUMN pertahanan atau Defend ID sebesar Rp3 triliun yang diperuntukkan membangun fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.
Tak ketinggalan, BUMN pangan atau ID Food mendapatkan PMN tunai sebesar Rp2 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan
PMN tunai pada RAPBN 2023 yakni Rp10 triliun turut diusulkan untuk PLN sebagai bagian dari penugasan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi, termasuk pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT.
Lalu, pemerintah juga akan menyuntikan modal ke PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp3 triliun untuk pengembangan usaha.
Kemudian, Perum Damri juga akan disuntikkan PMN sebesar Rp0,87 triliun untuk penugasan rute perintis dan reformasi armada menjadi bus listrik di Jakarta, Medan, Surabaya.
"Terakhir, Airnav sebesar Rp0,79 triliun terkait persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatera butuh peningkatan kapasitas radar, sehingga memang ini butuh investasi radar baru agar bisa cover kawasan udara yang cukup luas. Airnav juga cukup besar dampak cashflow akibat pandemi sehingga perlu ada cash flow pembelian capex radar," tuturnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
