Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Bayar Utang, Analis Sarankan Krakatau Steel (KRAS) Lepas 40 Persen Saham KSI

Analis menilai pemerintah bisa melepas hanya 30-40 persen saham KSI. Dengan demikian, KRAS bisa tetap menjadi pemegang saham mayoritas.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com 06 Desember 2021  |  14:03 WIB
Bayar Utang, Analis Sarankan Krakatau Steel (KRAS) Lepas 40 Persen Saham KSI
Presiden Joko Widodo menandatangani baja produk terbaru saat meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Kota Cilegon, Banten, Selasa (21/9/2021). Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot rolled coil (HRC) sebesar 1,5 juta ton per tahun dan merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium./ANTARA FOTO - Biro Pers Media Setpres/Agus Suparto

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) berkomitmen membayar utang yang jatuh tempo pada Desember 2021 melalui penjualan saham di Subholding Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI).

Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan mengatakan, emiten berkode saham KRAS ini memang membutuhkan dana untuk membayar utang, terkhusus yang berasal dari divestasi aset.

"Di satu sisi, KSI Itu saya ibaratkan 'daging' KRAS, bisnis hilir KRAS yang menjadi penopang kinerja Holding," ucap Alfred kepada Bisnis, Senin (6/12/2021).

Dengan kondisi tersebut, dia menyarankan pemerintah melepas hanya 30 persen hingga 40 persen saham KSI. Dengan demikian, KRAS bisa tetap menjadi pemegang saham mayoritas.

"Tentu aneh jika pemerintah melepas saham KSI hingga 70 persen, sehingga KRAS bukan menjadi pemilik mayoritas. Kasihan KRAS atau kasihan pemegang saham KRAS [pemerintah dan publik]," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Keuangan Krakatau Steel Tardi mengatakan, saat ini ada dua penawar yang sudah memasukkan harga, yakni Indonesia Investment Authority (INA) dan konsorsium Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Dia melanjutkan, hasil penjualan saham Krakatau Sarana Infrastruktur ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban membayar utang modal kerja senilai US$200 juta yang berasal dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Saat ini kami sedang berada dalam negosiasi tahap akhir untuk kedua penawar tersebut. Krakatau Steel harus menjamin proses ini sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik," kata Tardi dalam keterangan resminya, Jumat (3/12/2021).

Selain itu, kata dia, manajemen Krakatau Steel juga harus memperhatikan agar kepentingan perseroan terjaga dalam proses ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BUMN krakatau steel kras restrukturisasi utang
Editor : Farid Firdaus

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top