Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Krakatau Steel (KRAS) Bisa Gagal Bayar di Desember? Ini Penjelasan Lengkap dari Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan dalam rangka restrukturisasi emiten berkode ticker KRAS ini ada tiga langkah. Berikut ini langkah-langkah tersebut
Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama PT Krakatau Streel Tbk. Silmy Karim dalam peresmian subholding PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI), Selasa 13 Juli 2021./Istimewa
Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama PT Krakatau Streel Tbk. Silmy Karim dalam peresmian subholding PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI), Selasa 13 Juli 2021./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian BUMN mengungkapkan emiten bajanya, PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) mungkin mengalami default atau gagal bayar utang baik bunga dan pokok pinjamannya jika restrukturisasi tahap ketiga tak berjalan mulus.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan dalam rangka restrukturisasi emiten berkode ticker KRAS ini ada tiga langkah.

"Problemnya langkah ketiga ini macet, jadi kenapa waktu itu bicara mengenai blast furnace, ini investasi sebesar US$850 juta di tahun 2008 yang ternyata hari ini mangkrak dan barang ini tidak bisa diapa-apakan," paparnya dikutip Senin (6/12/2021).

Dia melanjutkan ada dua restrukturisasi yang harus dijalankan oleh Krakatau Steel yakni menambah kepemilikan di anak usaha PT Krakatau Posco menjadi 50 persen, hal ini tidak mudah.

Erick bercerita selama ini KRAS partner dengan Posco dalam pabrik baja tersebut dengan kepemilikan mayoritas ada di Posco. Saat ini baik KRAS maupun Kementerian BUMN sebagai pemegang saham tengah menegosiasi agar kepemilikan tersebut meningkat setidaknya menjadi 50:50.

"Belum ada jawaban dari Posco, ini masih tahap negosiasi belum terjadi. Namun, memang salah satunya yang krusial kalau ketiga sudah gagal, kedua gagal, yang pertama gagal, Desember ini bisa default," urainya.

Salah satu jalan keluar yang disiapkan oleh Erick Thohir dengan mengundang Sovereign wealth fund (SWF) Indonesia yakni Indonesia Investment Authority (INA) untuk berinvestasi di KRAS.

Dengan begitu, profit yang didapatkan dari KRAS pun ke depan tidak lari ke luar negeri dan tetap berada di Indonesia melalui INA.

Lebih lanjut, Wakil Menteri I BUMN Pahala Mansury menjelaskan upaya menambah porsi kepemilikan di anak usaha PT Krakatau Posco merupakan bagian dari cara menggabungkan aset yang dimiliki di bawah KRAS.

"Supaya mereka [Posco] juga ikut berpartisipasi ke bawah [hilirisasi] tapi secara keseluruhan kepemilikan kita jadi naik, sehingga ini mengurangi kebutuhan pengadaan working capital. Secara keseluruhan diharapkan margin kita di KS Posco, ketika kita sudah punya 50 persen akan naik," paparnya.

Posco terang Pahala untuk pertama kalinya pada tahun ini merasakan keuntungan dari anak usahanya tersebut terutama karena kenaikan signifikan harga baja di hulu.

"Dengan harapan pernikahan di agak sedikit di bawah ini juga bisa meningkatkan margin dan kurangi subsidi di sana," paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper