8 Arah Kebijakan Strategis OJK untuk 2022, Big Tech Kian Diawasi

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan delapan kebijakan strategis pada 2022 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia dengan mengoptimalkan manfaat sektor jasa keuangan bagi masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, tantangan pada 2022 harus dijawab dengan tetap berpedoman pada pelaksanaan tugas OJK sebagaimana tercantum dalam destination statement 2017-2022.

"Kita terus bersinergi dengan berbagai pihak agar dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” kata Wimboh pada Rapat Kerja Strategis OJK 2022 di Manado, Jumat (15/10/2021).

Adapun, delapan arah strategis kebijakan OJK 2022 tersebut yaitu:

1. Mengantisipasi dampak risiko cliff effect dari normalisasi kebijakan dan potensi risiko perkembangan Covid-19;
2. Mendorong percepatan transformasi ekonomi hijau dan mitigasi risiko perubahan iklim;
3. Mendorong percepatan transformasi ekonomi digital;
4. Meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan dan perlindungan konsumen;
5. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor jasa keuangan syariah;
6. Melanjutkan inisiatif perubahan proses bisnis pengawasan dari traditional approach ke arah pengawasan sektor jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi informasi;
7. Melakukan percepatan reformasi pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB); dan
8. Mengembangkan organisasi yang akuntabel, efektif dan efisien.

Wimboh menyampaikan OJK akan terus fokus pada penerapan program inisiatif keuangan berkelanjutan melalui penerbitan ketentuan. OJK memitigasi risiko perubahan iklim terhadap industri jasa keuangan melalui program yang terintegrasi dan mendorong pengembangan sumber pembiayaan yang mendukung upaya mengatasi perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon.

OJK juga terus melakukan percepatan transformasi ekonomi digital sektor jasa keuangan dengan peningkatan kapasitas internal dan eksternal. OJK mempercepat penerapan supervisory technology dan regulatory technology serta melakukan kajian mengenai kehadiran perusahaan big-tech di sektor keuangan agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.

"Selain itu, peningkatan efektivitas program inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum bankable dan pelaku UMKM serta perlindungan konsumen juga menjadi hal penting untuk dikembangkan," sambung Wimboh.

Fungsi perlindungan konsumen OJK juga akan diterapkan dengan seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan sektor jasa keuangan.

Penguatan sinergi dan koordinasi dengan stakeholders juga perlu terus ditingkatkan, kaitannya dengan dukungan OJK terhadap pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 melalui partisipasi aktif dalam setiap kegiatan persiapannya.

Wimboh mengharapkan seluruh unit kerja di OJK dapat berfokus kepada arah kebijakan strategis tersebut dan dapat dijabarkan dalam program kerja yang lebih rinci, workable, dapat dimonitor, diukur dan dievaluasi pencapaiannya.