Bisnis.com, JAKARTA – Serikat pekerja Indosat meminta bantuan Komisi Nasional (Komnas) HAM untuk mengaudiensi kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan PT Indosat Tbk. (ISAT). Komnas HAM pun meminta keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan.
Komnas HAM mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker).
Dalam surat tertanggal 2 Agustus 2021 itu, Komnas HAM meminta agar Kemnaker memberikan keterangan dan informasi berkenaan dengan permasalahan perburuhan yang ada di PT Indosat Tbk paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya surat ini.
Dalam suratnya, Komnas HAM juga menegaskan bahwa hak untuk tidak di PHK sewenang-wenang dan mendapatkan pemenuhan hak-haknya telah diatur dalam Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.
Surat Komnas HAM ini didasarkan pada pengaduan DPP Serikat Pekerja Indosat perihal penolakan dan protes keras atas PHK massal yang dilakukan di PT Indosat Tbk dan juga didasarkan pada pengaduan karyawan yang di PHK oleh Direksi PT Indosat Tbk.
“Pada pokoknya, pengadu melaporkan dugaan PHK massal secara sewenang-wenang yang dilakukan PT Indosat Tbk dan meminta manajemen perusahaan untuk memenuhi hak-hak karyawan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” demikian tertulis dalam surat yang ditandatangani Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam.
Baca Juga
Dalam pengaduannya ke Komnas HAM, karyawan Indosat yang diwakili Erwin Huntangadi menyampaikan, pada 14 Februari 2020, manajemen PT Indosat Tbk mengumpulkan karyawan dalam kegiatan (seminar) dengan tema: New Way Of Working - Town Hall.
Dalam acara tersebut, tanpa ada sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya, manajemen PT Indosat Tbk memberikan surat perihal pemberitahuan tentang reorganisasi dan PHK terhadap lebih dari 500 orang karyawan.
Penyerahan surat pemberitahuan tentang reorganisasi dan PHK tersebut dilakukan secara tiba-tiba dengan memanggil satu per satu karyawan ke ruangan/kamar hotel yang telah dipersiapkan dalam acara Town Hall tersebut.
Dengan adanya pemanggilan yang mendadak tersebut, banyak karyawan yang merasa tergiring, tersudutkan, terjebak, terintimidasi, dan terpaksa menandatangani persetujuan atas kebijakan perusahaan melakukan PHK. Terlebih lagi, pada saat itu karyawan didesak untuk membuat keputusan saat itu juga untuk menerima PHK atau apabila menolak akan menerima konsekuensi tertentu.
Disampaikan Erwin, karyawan yang tidak menyetujui kebijakan PHK akan diskorsing dan akan mendapatkan kompensasi yang lebih rendah. Bahkan disebutkan, karyawan yang tidak menyetujui kebijakan PHK dianggap tidak punya harapan yang lebih baik atau tidak punya harapan menang apabila bersengketa di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
“Kebijakan manajemen yang melakukan PHK terhadap anggota serikat pekerja pada tanggal 14 Februari 2020 tersebut, sebelumnya tidak pernah dirundingkan dengan SP Indosat. Tentunya hal ini patut diduga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 46 huruf C3a PKB PT Indosat Tbk,” tegas Erwin.
Diperparah lagi, saat ini perusahaan menghentikan pembayaran upah, berbagai hak normatif, dan fasilitas kerja. Padahal saat ini perselisihan PHK tersebut masih berproses di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan kata lain, perselisihan PHK tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau belum mengikat.
Presiden Serikat Pekerja Indosat R. Roro Dwi Handayani membenarkan pengaduan anggota SP Indosat. Dia menilai tidak dibayarkannya upah karyawan di tengah-tengah berjalannya proses perselisihan diduga tidak sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan juga tentunya tidak manusiawi di tengah pandemi covid-19 yang begitu membebani karyawan.
"Apalagi saat ini bisnis telekomunikasi sedang bagus, naik, dan sehat. Selain itu juga terlebih lagi beredar informasi bahwa Indosat sedang melakukan pembicaraan merger dengan Hutchison, maka agar tidak menjadi beban dikemudian hari, seharusnya urusan karyawan ditangani secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ungkap Roro.
Berdasarkan pengaduan tersebut di atas dan mandat Pemantauan Komnas HAM meminta kepada Kemnaker melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap dugaan PHK sewenang-wenang yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak karyawan PT Indosat Tbk.
Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta kepada PT Indosat Tbk untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga PKB yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Direksi PT Indosat dan SP Indosat.
“PHK yang dilakukan PT Indosat tanpa merundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja diduga merupakan bentuk pelanggaran hukum dan bertentangan dengan isi PKB," tegasnya.
Selain itu Said Iqbal juga mendesak Direksi PT Indosat Tbk untuk menaati hukum dengan membayarkan upah dan hak-hak normatif karyawan lainnya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Said Iqbal mengaku sudah mendapatkan laporan dari ASPEK Indonesia dan SP Indosat surat dari Komnas HAM di atas. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan bersungguh-sungguh dalam melakukan pemeriksaan terhadap PT Indosat. Langkah ini adalah upaya untuk melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
