Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) mengatakan teknis pelaksanaan penawaran umum saham perdana secara elektronik atau electronic initial public offering (e-IPO) harus diuji coba sebelum diimplementasikan pada awal tahun depan.
Ketua Umum APEI Octavianus Budiyanto menjelaskan bahwa teknis e-IPO yang merupakan barang baru di pasar modal Indonesia perlu diuji coba karena banyak pihak yang akan terlibat di dalamnya. Beberapa hal yang harus disimulasikan khususnya proses sebelum dan setelah e-IPO seperti distribusi dan penjatahan.
“Saya lebih concern ke masalah teknisnya saja karena ini kan hal baru, nanti ada keterlibatan sejumlah pihak. Kita perlu uji coba, 6 bulan ini kita punya kesempatan untuk mencoba sistem,” kata Ocky kepada Bisnis, Kamis (9/7/2020).
Menurut Ocky, sapaan akrabnya, e-IPO sesuai dengan momentum saat ini ketika segala sesuatu dilakukan secara elektronik. Apalagi dengan pandemi Covid-19, segala jenis kegiatan didorong untuk dilakukan secara online.
Namun, perlu diingat bahwa awal pembahasan e-IPO pada tahun lalu juga terkait dengan keluhan investor terkait distribusi saham perdana. Kala itu, investor ritel mengeluhkan distribusi saham-saham IPO hanya dikendalikan oleh sejumlah pihak dan penyebarannya tidak merata.
“Jadi keluarlah pembahasan mengenai e-IPO, selain memang akan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan transparan,” kata Ocky.
Baca Juga
Dengan adanya e-IPO ini, Ocky berpendapat investor akan menjadi lebih diuntungkan dengan transparansi proses IPO.
Selain itu, dari sisi emiten juga akan mendapat manfaat karena distribusi sahamnya menjadi lebih merata dan tidak dikuasai beberapa pihak saja. Hal itu juga akan menjawab isu saham IPO yang langsung terkena auto reject atas (ARA) ketika pertama kali diperdagangkan.
“Saya rasa, kita coba dulu. Kalau nanti ada yang belum sempurna, tinggal kita sempurnakan,” ujar Ocky.
Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo menyampaikan aturan pelaksanaan e-IPO telah ditetapkan oleh OJK pada awal bulan ini dan akan diimplementasikan pada awal tahun depan.
Nantinya, seluruh perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB) diwajibkan untuk memberlakukan e-IPO dalam proses penjaminan emisi efek.
“Ditetapkan 1 Juli 2020, diberlakukan 6 bulan kemudian. Berarti mulai wajib tanggal 1 Januari 2021,” kata Laksono kepada Bisnis, Kamis (9/7/2020).
Adapun aturan pelaksanaan e-IPO tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik tertanggal 2 Juli 2020.
Dalam aturan tersebut, ketentuan e-IPO mulai berlaku bagi emiten yang menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK setelah 6 bulan terhitung sejak POJK diberlakukan.
OJK mencatat aturan e-IPO dikeluarkan untuk meningkatkan ketersebaran investor, meningkatkan jumlah investor publik, dan untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam penentuan harga penawaran umum.
