Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Irak tengah berupaya membuktikan pada negara-negara anggota OPEC+ lain bahwa mereka berkomitmen menaati regulasi pembatasan produksi minyak.
Seperti dilaporkan Bloomberg, Selasa (9/6/2020), State Organization for Marketing of Oil (SOMO) selaku organisasi yang mengoordinir distribusi minyak di Irak telah meminta beberapa negara Asia untuk mempertimbangkan pembatalan permintaan kargo untuk bulan Juli.
Hingga artikel ini rilis belum ada konfirmasi apakah seluruh negara yang menerima permintaan tersebut mau membatalkan permintaan. Namun, sumber anonim Bloomberg menyebutkan bahwa cuma ada satu negara yang berkeberatan melakukan pembatalan.
Dalam pertemuan OPEC+ akhir pekan lalu, Irak dan Nigeria menjadi dua negara yang disorot karena produksi jor-joran mereka beberapa bulan terakhir membuat upaya normalisasi harga minyak kian sukar.
Pertemuan yang sama menyepakati pemangkasan sekitar 10 persen. Arab Saudi dan Rusia, dua negara paling dominan, kemudian menegaskan bahwa pemangkasan itu bisa jadi diperpanjang apabila seluruh negara tak menaatinya.
Menteri Perminyakan Irak Ihsan Abdul Jabbar, usai pertemuan tersebut menjanjikan kali ini negaranya bakal taat.
Baca Juga
"Pertama dan paling penting, tujuan kami adalah menjamin stabilitas harga pasar," ujar Jabbar seperti dilansir Bloomberg.
Hal serupa diutarakan perwakilan Nigeria, negara yang juga sempat dikhawatirkan tak akan taat pada regulasi tersebut.
"Kami dalam posisi menaati keputusan yang ada dengan terus memantau kondisi pasar yang dinamis, dan merupakan tanggung jawab kami untuk membantu semuanya seperti semula," tulis Kementerian Sumber Daya Minyak Bumi Nigeria dalam pernyataan resminya.
