Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti menyatakan, pihaknya terus berupaya mendorong penguatan dan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di perdesaan.
“Bumdes atau koperasi sebagai lembaga penggerak ekonomi di wilayah pedesaan diharapkan mampu membantu para petani menjaga kestabilan harga produk pertanian. Pada saat panen raya, Bumdes atau koperasi diharapkan dapat menampung hasil panen petani di SRG,” ujar Tjahya dalam siaran pers, Senin (11/11).
Gudang SRG adalah salah satu instrumen penting penggerak sistem perekonomian di wilayah pedesaan, khususnya yang telah mempunyai badan usaha milik desa (bumdes) atau koperasi potensial. Usaha Bappebti untuk menguatkan peran SRG dilakukan dengan Pertemuan Teknis Sinergi dan Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga Terkait dengan Penguatan dan Implementasi SRG di Solo, Rabu (6/11).
Tjahya melanjutkan, bumdes yang memenuhi persyaratan sebagai lembaga SRG dapat menjadi pengelola gudang SRG. Sedangkan, yang tidak, bisa berperan sebagai penyimpan barang yang mengumpulkan komoditas dari petani anggotanya untuk disimpan di gudang SRG.
Bappebti Kemendag bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian PDTT akan mengidentifikasi koperasi dan Bumdes potensial untuk didorong menjadi pengelola gudang SRG.
Tjahya mengatakan, Kemendes PDTT menyampaikan sudah ada dua pemerintah kabupaten di Indonesia yang telah memiliki bumdes yang baik dan telah berbentuk badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas (PT), yaitu Dompu dan Lebak. Pada kedua lokasi tersebut, SRG berpotensi dikelola oleh Bumdes.
Sementara itu, Kemenkop UKM akan mengidentifikasi koperasi yang potensial untuk menjadi pengelola gudang SRG di delapan lokasi lainnya.
Tjahya menuturkan, keberadaan gudang SRG sangat diperlukan untuk pengembangan bisnis Bumdes. Berdasarkan data Kemendes PDTT, saat ini terdapat lebih dari 1.300 bumdes binaan yang sudah memiliki skala ekonomi dan pasar yang sangat memerlukan gudang SRG.
Untuk itu, Bappebti mengupayakan agar Bumdes dapat mengakses gudang SRG dan insentif sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan.
“Pembinaan kepada koperasi calon pengelola gudang sampai menjadi pengelola gudang SRG perlu terus dilakukan. Jangan sampai gudang yang dibangun miliaran tidak dapat dimanfaatkan karena modal koperasi yang tidak cukup,” ujar Tjahya.
Tjahya menambahkan, komitmen dari Kemendag, Kemenkop dan UKM, serta Kemendes PDTT di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian akan terus memberikan pembinaan. Sejumlah pembinaan itu seperti penyiapan dan penguatan kelembagaan, pendampingan, sosialisasi, serta pelatihan bagi kelompok tani, koperasi, bumdes, para penyuluh pertanian, atau lembaga calon pengelola gudang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
